Jokowi akhiri tur ke China, Jepang, Korea, raih komitmen investasi Rp193 triliun

Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang juga ketua G20 mengakhiri kunjungan ke Asia Timur pada Jumat dengan memperoleh komitmen investasi sebesar US$13 miliar (Rp193 triliun) dari mitra ekonomi China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sejumlah analis memandang langkah pemerintah Indonesia menegaskan kebijakan luar negeri non-blok Indonesia yang bertujuan untuk memastikan dukungan multilateral untuk pertemuan pemimpin G20 di Bali pada November mendatang di tengah perang Rusia di Ukraina.

Para pakar dan ekonom mengatakan perjalanan Jokowi ke China, Jepang, dan Korea Selatan menegaskan pentingnya Asia Timur bagi perekonomian Indonesia, sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memandang ini pesan kerja sama dan persahabatan yang nyata di tengah pertarungan pengaruh antara negara adidaya.

Retno mengatakan kunjungan tersebut telah berhasil memperkokoh kerja sama ekonomi yang dibangun berdasarkan kerja sama yang terbuka inklusif dan saling menguntungkan pemerintah dan swasta dari ketiga negara tersebut.

“Politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas, Indonesia justru memperkuat rajutan persahabatan dan kerja sama konkret dengan negara-negara dunia,” kata Menlu Retno pada konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Kamis.

Dalam lawatan ke Seoul, perusahaan Korea Selatan menyatakan niat untuk menginvestasikan US$6,72 miliar di Indonesia, untuk sektor baterai kendaraan listrik, baja dan gas. Sementara itu pertemuan antara rombongan Jokowi dan para pebisnis utama di Jepang pada Rabu, menelurkan komitmen investasi US$5,2 miliar dari 10 perusahaan Jepang dalam beberapa tahun ke depan, demikian menurut pejabat Indonesia. Ini termasuk Toyota Motor Corp yang berjanji untuk menginvestasikan US$1,8 miliar untuk membangun kendaraan listriknya di Indonesia. Selain itu, China berjanji untuk meningkatkan impor minyak sawit mentah dari Indonesia sebesar 1 juta ton senilai US$1,5 miliar.

Pemimpin ketiga negara itu memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian dan permasalahan global, sambung Retno.

Retno menambahkan kunjungan tersebut juga akan memperkuat dukungan bagi presidensi Indonesia, terutama semua persiapan yang terkait dengan KTT G20 di Bali pada November mendatang.

“Mempertimbangkan posisi strategis ketiga negara tersebut dalam hubungan dengan ASEAN dan mengingat Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun depan, maka kunjungan ini juga sangat bermanfaat bagi persiapan keketuaan Indonesia tahun depan,” kata dia.

Analis hubungan internasional dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Agus Haryanto, mengatakan kunjungan tersebut memberi sinyal permintaan dukungan atas presidensi Indonesia di G20.

“Dengan hubungan baik ke ketiga negara, Indonesia beharap dukungan untuk kelancaran dan menurunkan tensi ketegangan,” ujar dia pada BenarNews.

Sementara Barat menginginkan Rusia untuk tidak diundang ke KTT G20 sebagai protes atas invasi Kremlin ke Ukraina, anggota lainnya seperti Indonesia, China dan India menolak untuk memboikot Moskow.

Namun demikian, Indonesia juga mengundang Ukraina yang bukan anggota G20 sebagai tamu. Sebelumnnya Presiden AS Joe Biden sempat menyatakan kepada para anggota G20 agar Ukraina diundang ke perhelatan tersebut jika Rusia tidak dikeluarkan.

Pertemuan menteri luar negeri G20 di Bali awal Juli lalu diwarnai dengan keluarnya Menlu Rusia Sergey Lavrov dari sesi pertemuan di tengah kecaman terhadap Kremlin atas invasinya terhadap Ukraina.

Menlu Retno dalam pertemuan itu mengatakan bahwa partisipan KTT Menlu G20 prihatin atas dampak dari konflik Rusia-Ukraina terhadap pangan, energi dan keuangan global.

Jokowi, yang melawat ke Ukraina dan Rusia bulan lalu dalam kunjungan yang disebutnya sebagai “misi perdamaian” telah memperingatkan bahwa krisis pangan global yang disebabkan oleh perang Rusia di Ukraina itu akan menyebabkan masyarakat di negara-negara berkembang dan miskin akan jatuh ke dalam “jurang kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem”.

Agus mengatakan kunjungan safari ini juga menjelelaskan bahwa wilayah Asia Timur masih sangat penting bagi ekonomi Indonesia.

“Ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam hubungan ke negara negara tersebut. Secara umum, saya melihat ketiga negara menyambut baik niat Indonesia,” ujar Agus.

“Strategi jitu”

Kepala ekonom di Bank Central Asia, David Sumual, mengatakan pada dasarnya kunjungan ini ada kaitannya dengan tujuan Indonesia untuk memastikan pertemuan G20 berhasil dan dihadiri semua anggota.

“Karena ada wacana sebagian ada yang tidak mau datang. Namun belakangan sudah mengerucut semua akan hadir, baik online maupun offline. Tiga negara yang dikunjungi Presiden Jokowi terakhir yaitu China, Jepang dan Korea Selatan juga berkomitmen mau hadir,” kata David kepada BenarNews.

Terkait investasi yang dijanjikan tiga negara itu, kata David, Indonesia mesti memilah-milah dan jangan asal memasukkan investasi.

“Kita punya penduduk besar, artinya pasar besar. Punya komoditas penting buat beberapa sektor utama di dunia, seperti CPO, batu bara, nikel. Kalau bisa kita pilih investasi yang bisa mendorong ekspor dan menyerap tenaga kerja, kata dia.

Menurut David, strategi hubungan luar negeri yang dijalankan Indonesia saat ini sangat pas, kita tidak terlalu memihak ke salah satu blok dimana dengan kebijakan ini investasi dari China, Jepang, dan Korea Selatan berkembang dengan baik.

Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengingatkan pemerintah Indonesia harus tetap waspada terkait kerja sama ekonomi dan pertahanan khususnya di daerah kepulauan Natuna dan sekitarnya karena tindakan China yang dianggap agresif telah memicu ketegangan di wilayah tersebut.

“Demikian pula ketegangan regional antara China dan Taiwan serta Jepang, akan dapat berdampak buruk bagi kawasan ASEAN dan Asia Timur,” kata Ninasapti kepada BenarNews, Jumat.

“Yang kita nantikan adalah realisasinya berupa kontrak perdagangan dan investasi dari ketiga negara tersebut,” tambah Ninasapti.

Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan komitmen investasi dari ketiga negara tersebut harus ditindaklanjuti dengan persiapan teknis di Indonesia.

“Menteri teknis dan tim harus men-follow-up (komitmen investasi), itu yang lebih penting dan stabilitas politik terutama jelang Pemilu,” ujar dia.

Menurut Bhima, Indonesia tidak pernah kekurangan komitmen investasi bahkan saat ini sudah mengantongi lebih dari Rp700 triliun, namun sebagian besar komitmen investasi tersebut mangkrak karena hambatan faktor teknis.

“Kunjungan presiden untuk membahas masalah makro dan mendorong komitmen investasi itu sah-sah saja, tapi investor pasti akan melakukan assessment atau persiapan secara detail termasuk kesiapan partner baik BUMN maupun swasta untuk menjalin kerja sama,” ujarnya.