Jokowi usulkan KSAD Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang pensiun akhir November mendatang.

Jenderal Agus Subiyanto, 56, diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI enam hari usai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kepastian Agus sebagai calon Panglima TNI usulan pemerintah disampaikan Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (31/10).

"Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto S.E., M.Si. yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima BenarNews.

Agus selanjutnya bakal menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR yang membidangi isu pertahanan dan intelijen.

Namun Puan tak memerinci kapan uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan digelar, dengan mengatakan: "Kurang lebih mekanismenya adalah 20 hari sejak Surpres (surat presiden) tersebut diterima oleh pimpinan DPR."

Orang dekat Jokowi

Sejumlah pengamat menilai kemonceran karier Agus, hingga diusulkan calon Panglima TNI, tak lepas dari kedekatan personalnya dengan Presiden Jokowi.

Agus pernah menjabat Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta pada 2009 hingga 2011, saat Jokowi menduduki jabatan Wali Kota Surakarta.

Selepas Jokowi menjadi presiden, Agus kemudian ditugaskan pada sejumlah pos yang berdekatan dengan Jokowi, mulai dari Komandan Resor Militer 061/Suryakencana Bogor — pos militer yang daerah tugas meliputi lokasi kediaman dinas Jokowi di Istana Bogor — sampai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden.

Menempatkan "orang dekat" sebagai petinggi militer dan kepolisian memang telah beberapa kali dilakukan Jokowi, kata pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas.

Anton merujuk kepada kiprah mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang juga pernah menjabat Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo Surakarta dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pernah menjabat Kepala Kepolisian Resort Surakarta saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

"Keberadaan chemistry yang telah kuat terbangun dengan Jokowi merupakan salah satu pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam penunjukan ini," kata Anton kepada BenarNews.

"Faktor kenyamanan dan kepercayaan dalam bekerja sama adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan sulit diukur."

Perihal sama disampaikan pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi yang mengatakan "Kedekatan dengan Presiden Jokowi harus diakui telah menjadi salah satu poin positif bagi Jenderal Agus Subiyanto."

Fahmi menyebut fenomena tersebut sejatinya juga tidak dilarang oleh undang-undang lantaran syarat seseorang diajukan sebagai Panglima TNI adalah hanya pernah menduduki jabatan Kepala Staf pada tiga matra TNI — ketentuan yang telah dipenuhi Agus.

"Jadi, saya kira wajar saja. Enggak ada masalah juga apakah menjabat setahun, sebulan, atau sehari (sebagai KSAD) karena tidak ada aturan yang membatasi itu. Apalagi pengusulan calon Panglima TNI kan memang hak prerogatif presiden," kata Fahmi kepada BenarNews.

Jaga keamanan jelang pemilu

Seusai pelantikan menjadi KSAD pada Rabu pekan lalu, Agus mengungkapkan bahwa Jokowi menginstruksikannya untuk menjaga keamanan dalam negeri menjelang dan saat pemilihan umum.

"Bapak Presiden menyampaikan untuk membuat kondusif di semua wilayah. Kita tidak bekerja sendiri, tentunya dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat ini harus bersama-sama untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Indonesia," kata Agus kala itu.

Juru Bicara TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Hamim Tohari enggan berkomentar lebih lanjut atas pengusulan Agus sebagai calon Panglima TNI, dengan menyebut perihal tersebut sebagai kewenangan presiden.

Anton menilai pemilihan umum akan menjadi ujian pertama yang berat bagi Agus andai kata benar-benar dilantik sebagai Panglima TNI. Pasalnya di satu sisi, dia dikesankan sebagai "orang dekat" Jokowi, sementara di sisi lain putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu calon wakil presiden.

"Agus harus dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik jelas akan menjadi ujian utama Agus dalam memimpin TNI," kata Anton.

"Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitannya memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk bagi organisasi militer."

Pengamat militer Connie Rahakundini dalam keterangan yang diterima BenarNews mendesak Jokowi memaparkan alasan pengajuan Agus sebagai calon Panglima TNI kepada masyarakat, demi menghindari spekulasi buruk di tengah masyarakat.

"Presiden harus sampaikan alasannya. Karena TNI kan dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Saya masih percaya Pak Agus netral, tapi sekali lagi bahwa selama presiden menjadi panglima tertinggi, dia mampu mengintervensi," ujar Connie.

Fahmi meragukan penunjukan Agus sebagai calon Panglima TNI sebagai siasat "mengamankan" suara kandidat tertentu dalam pemilihan umum mendatang. Menurutnya, rumor ketidaknetralan saat ini justru santer menerpa aparatur negara lain dan bukan TNI.

"Saya kira prasangka itu terlalu jauh. Saat ini kita sudah jauh dari masa Orde Baru, di mana angkatan bersenjata bisa leluasa terlibat dalam "pengamanan" kepentingan penguasa. Dan saya merasa itu sudah cukup teruji sepanjang pemilu setelah reformasi," kata Fahmi.

Dalam rapat pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI pada Desember tahun lalu, dia ditugaskan untuk mempercepat pemenuhan minimum essential force (MEF) — pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan yang dicanangkan pemerintah sejak 2010.

Per 2022, capaian MEF tercatat 61,48 persen dan ditargetkan mencapai 70 persen pada 2024.

Mengenai potensi pemenuhan target tersebut, Fahmi menilai hal tersebut akan dapat tercapai sepanjang mendapat dukungan dari semua pihak. Musababnya Panglima TNI bukan penanggung jawab satu-satunya program tersebut.

"Tercapai atau tidaknya target MEF bergantung pada kinerja Kementerian Pertahanan, markas besar angkatan masing-masing, dan tentu kemampuan pemerintah dalam penyediaan  anggaran," pungkasnya.

"Panglima TNI itu kan manifestasi berkelanjutan dari visi-misi presiden, kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertahanan, rencana strategis yang mengacu pada pencapaian kekuatan pokok minimum maupun RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan."