Jepang Janji Bantu ASEAN Perkuat Keamanan Maritim

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Rabu (21/10), menyatakan negaranya akan membantu negara-negara di ASEAN untuk memperkuat pengamanan maritim dengan menyediakan kapal dan meningkatkan kemampuan personel.

Suga juga mendorong semua pihak terkait yang terlibat dalam isu Laut Cina Selatan berusaha menyelesaikan sengketa secara damai dengan mematuhi hukum internasional dan tidak memperuncing ketegangan.

“Dalam hal ini Jepang akan membantu kegiatan patroli illegal fishing serta pengendaliannya dengan memberikan bantuan berupa pemberian kapal patroli pada negara ASEAN termasuk Indonesia dan Vietnam,” ujar Suga dalam konferensi pers di Jakarta yang digelar secara virtual, Rabu (21/10), pada hari terakhir dua hari kunjungannya di Indonesia.

Suga menekankan pentingnya penegakan aturan hukum di kawasan Indo-Pasifik.

“Dalam wilayah Indo-Pasifik yang menghubungkan transportasi antara Jepang dan ASEAN, kita dapat mencapai perdamaian dan kesejahteraan hanya dengan sepenuhnya menerapkan aturan hukum yang memungkinkan setiap orang menikmati kebebasan dan keterbukaan,” kata Suga.

Perkembangan di Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian perdana menteri yang dilantik bulan lalu tersebut.

“Namun di Laut Cina Selatan terjadi tindakan yang sebaliknya, dan kami memantau dengan prihatin. Oleh karenanya Jepang menolak semua tindakan dan gerakan yang meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan,” ujarnya, menambahkan, “kami akan melindungi wilayah yang kami miliki secara tegas.”

Dalam pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo di istana Bogor, Selasa, kedua pemimpin sepakat untuk mempercepat diskusi tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara untuk membicarakan ekspor peralatan pertahanan Jepang ke Indonesia.

Kesepakatan soal ekspor peralatan militer juga dilakukan Jepang dengan Vietnam dalam kunjungan Suga sebelum ke Indonesia.

Kepemimpinan di Indo-Pasifik

Suga menegaskan Jepang akan berusaha menunjukkan kepemimpinan secara aktif dalam mengatasi persoalan regional dan internasional demi menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik menyusul persaingan mengemuka antara Amerika dan Cina.

Ia menilai pandangan Indo-Pasifik ASEAN yang diprakarsai oleh Indonesia dan telah disahkan tahun lalu memiliki banyak kesamaan mendasar dengan konsep Indo-Pasifik yang dicanangkan Jepang terutama soal supremasi hukum, kebebasan, dan keterbukaan.

“Kami mendukung keseluruhan dari konsep Indo-Pafisifik ASEAN. Dalam kabinet pemerintahan saya pun kepemimpinan tersebut tidak berubah sama sekali,” ujarnya.

Untuk kedepannya, Suga mengatakan Jepang ingin mengembangkan kegiatan diplomatik tingkat kepala negara ASEAN khususnya dengan Vietnam dan Indonesia.

“Saya memilih Vietnam dan Indonesia sebagai tujuan lawatan pertama dengan keinginan untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran kawasan ini,” ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengkonfirmasi adanya rencana hibah kapal patroli perikanan oleh pemerintah Jepang yang telah disetujui pada awal tahun 2020.

Sementara, kesepakatan kerjasama antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dengan Japan Coast Guard sudah dilakukan pada tahun 2019. “Sejak itu telah dilakukan berbagai program kerja sama, termasuk untuk peningkatan kapasitas Bakamla,” ujarnya.

Namun ia membantah kalau hal tersebut dilakukan terkait konflik di sekitar Laut Cina Selatan. “Jadi jangan diinterpretasikan terlalu jauh dikaitkan dengan isu LCS,” ujarnya.

Indonesia, Vietnam dan Filipina, bersama dengan Brunei, Malaysia dan Taiwan, memiliki klaim teritorial atau batas laut di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan klaim Cina.

Meskipun Indonesia tidak menganggap dirinya sebagai pihak pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, Beijing mengklaim hak bersejarah atas bagian laut tersebut yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Alternatif

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan kerjasama yang dilakukan Indonesia-Jepang untuk keamanan laut ini menunjukkan Indonesia tidak akan memihak salah satu kekuatan yang saling berseteru karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“Indonesia memiliki alternatif dalam memilih perusahaan dan teknologi dalam melakukan pembangunan,” paparnya.

Jepang, ujarnya, ingin mengajak Indonesia untuk terus mengembangkan pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik.

“Diharapkan bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara di Afrika di mana Indonesia saat ini sedang gencar melakukan hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara di benua tersebut. Indonesia sudah membangun Indonesia-Africa Infrastructure Dialog,” ujarnya.

Hikmahanto mengatakan tidak boleh ada negara yang keberatan akan pemberian bantuan dari Jepang mengingat Indonesia adalah negara berdaulat.

“Jika Cina keberatan dan merasa Jepang menjadi ancaman yang menahan pengaruh Cina di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, maka apa yang bisa Cina bisa tawarkan ke Indonesia?” ujar dia.

Pada bulan Agustus, Jepang menandatangani kesepakatan ekspor pertahanan besar pertamanya, menjual radar pengintai jarak jauh canggih ke Filipina.

Amerika Serikat sebagai sekutu Jepang juga telah mendekati negara-negara ASEAN untuk mendapatkan dukungan mereka dalam masalah Laut Cina Selatan. Sementara itu, Australia, India, Jepang, dan AS telah membentuk "The Quad”, sebuah forum strategis informal yang aktif melakukan pertemuan dan latihan militer di antara para anggotanya.

Pada Kamis lalu, AS, Jepang dan Australia telah melakukan latihan angkatan laut di Laut Cina Selatan, demikian pernyataan Armada Pasifik Amerika Serikat, yang disambut dingin oleh Cina.

Merespons perkembangan itu, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyasar pemerintah AS, mengatakan bahwa administrasi Presiden Trump itu sedang menciptakan "NATO Inter-Pasifik" bersama dengan India, Australia, dan Jepang.