Survei: Jakarta, Disusul Banda Aceh, Menjadi Kota Paling Intoleran

Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh lembaga advokasi hak asasi manusia, Setara Institute, menyebutkan Jakarta, disusul Banda Aceh, sebagai kota paling tidak toleran, sementara Manado menjadi kota dengan toleransi beragama terbaik di Indonesia.

Survei yang dilaksanakan antara November 2016 hingga Oktober 2017 di 94 kota di Indonesia menempatkan Jakarta pada skor terendah yakni 2,30 dengan perbandingan skala 1 sebagai kota paling intoleran dan 7 kota paling toleran.

Pada tenggat waktu itu Jakarta berada pada periode menjelang, saat, dan pasca Pilkada 2017 yang diwarnai politisasi identitas keagamaan dan ras yang menjadi faktor kuat dalam mempengaruhi pemilihan Gubernur Ibukota.

Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, yang beragama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa tidak hanya kalah dalam Pilkada saat itu namun juga dihukum dua tahun penjara setelah mantan gubernur Jakarta itu dinilai menistakan agama Islam dalam pengadilan yang kental diwarnai kepentingan politik.

IKT 2017 tanpa memaparkan secara detil menyatakan terdapat 24 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam setahun terakhir di Jakarta.

“Dalam situasi demikian, tidak ada penyataan terobosan dan tindakan nyata yang solutif dalam merespon tingginya angka pelanggaran tersebut,” ujar Halili, peneliti Setara Institute.

Setelah Jakarta, Banda Aceh (skor 2,90) menjadi kota paling intoleran disusul tiga kota di Provinsi Jawa Barat yaitu Bogor (skor 3,05), Cilegon (skor 3,20), dan Depok (skor 3,30).

Di bawahnya adalah, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram, melengkapi daftar 10 kota paling tidak toleran.

“Indeks ini berperspektif hak asasi manusia tapi juga menjadi cerminan kinerja pemerintah kota. Studi ini tidak mengukur relasi sosial masyarakat,” jelas Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam paparan hasil studinya di Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Enam parameter yang dipakai dalam survei ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah, peraturan kota, pernyataan pejabat pemerintah kota, peristiwa pelanggaran kebebebasan beragama, dan peristiwa pelanggaran toleransi, dan demografi penduduk berdasarkan agama.

Menurut Bonar, faktor pemimpin daerah dalam menentukan indeks ini sangat penting dengan memberi contoh Bekasi yang peringkatnya naik dari 93 atau terendah kedua pada IKT 2015 menjadi 53 tahun ini dengan skor 5,05.

Hal itu karena penyataan dan tindakan walikota Bekasi, Rahmat Effendi, dalam merespon peristiwa-peristiwa intoleransi.

Walikota Rahmat memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi gereja Katolik Santa Clara walau diprotes dan didemo sebagian masyarakat yang keberatan dengan pembangunan gereja tersebut pada awal tahun ini.

Rekomendasi

IKT 2017 menempatkan ibukota Sulawesi Utara, Manado, yang mayoritas warganya beragama Kristen Protestan bersama Pematang Siantar di Sumatra Utara, Salatiga di Jawa Tengah, Singkawang di Kalimantan Barat, dan Tual di Ambon sebagai lima kota dengan skor toleransi terbaik yaitu 5,90.

“Dibandingkan dengan data indeks 2015, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada kelompok kota dengan skor tertinggi,” ujar Halili.

Halili mengatakan bahwa berdasarkan hasil studi ini, pemerintah pusat agar mendorong pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif agar toleransi masyarakat dapat tumbuh dan terbina dengan baik, karena kota mempunyai peran awal untuk menjadi teladan dalam tata kelola masyarakat.

Setara Institute juga mendorong pemerintah kota terutama kepala pemerintahan kota agar mengambil kebijakan-kebijakan berbasis perlakuan setara bagi semua penduduk, bertindak aktif dalam menghapus berbagai kebijakan yang diskriminatif serta mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk mempraktikkan keyakinan dan agama.

“Walikota agar mengambil posisi yang progresif untuk menjamin situasi kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi sebagai prasyarat terwujudnya kedamaian dan kerukunan di kotanya,” ujar Halili.

Tanggapan pemerintah

Henry Thomas Simarmata, Tenaga Ahli Utama pada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP Pancasila, mengatakan pemerintah menyambut baik laporan indeks tersebut.

“Kami akan menjadikannya sebagai bahan penyelenggaraan negara dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

“Kami harap 10 kota paling toleran ini bisa memberikan contoh pelatihan atau pengarusutamaan kebijakan kepada kota-kota yang tidak toleran.”