Kemiskinan dan Nasionalisme Dinilai Jadi Isu Pilpres 2019

Tema pengangguran, kemiskinan, dan penguasaan aset nasional oleh asing dinilai akan menjadi isu favorit pasangan penantang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selama masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) tahun depan nanti.

Hal ini digunakan setelah sentimen agama dianggap tak lagi begitu berpengaruh setelah calon petahana Joko "Jokowi" Widodo memilih pimpinan tertinggi ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, Ma'ruf Amin, sebagai pendampingnya.

"Narasi agama Jokowi kini lebih kuat karena ada sosok Pak Ma'ruf," ungkap pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Jumat, 10 Agustus 2018.

"Maka, saya menilai kubu Prabowo akan mengubah narasi kampanye. Lebih banyak berbicara soal kemiskinan dan nasionalisme, seperti lapangan kerja yang dikuasai warga negara asing atau aset yang dimiliki asing untuk merebut suara."

Hal sama disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang menilai koalisi Prabowo-Sandiaga akan banyak berfokus pada tema-tema semacam itu.

Namun begitu, Ray menilai Jokowi telah terhitung siap dengan "serangan" semacam ini. Pasalnya, isu-isu itu sejatinya sudah sejak lama didengungkan Prabowo dan koalisinya.

"Sudah berulang kali juga dibantah pemerintahan Jokowi dengan data," ujar Ray.

Kesiapan itu pun, terang Ray, terlihat dalam pidato Jokowi sebelum mendaftar ke KPU.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung nasionalisme yang mencontohkan langkah pemerintah yang telah mengambil mayoritas saham PT Freeport dan blok Mahakam yang berisi minyak dan gas.

"Kita juga ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melanjutkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan," ujar Jokowi.

"Kita menjaga sumber kekayaan kita, Blok Mahakam dan saham Freeport, adalah bukti bahwa kita berdaulat.”

Orasi kemiskinan Prabowo

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Prabowo memang berulang kali menyuarakan narasi kemiskinan dan nasionalisme.

Pada akhir Juli lalu, misalnya, ia menyebut kekayaan Indonesia terus lari ke luar negeri sehingga kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat kian menjauh.

"Kekayaan itu tidak ada di Indonesia," ujar Prabowo ketika itu, tanpa merinci lebih lanjut pernyataannya.

Ihwal semacam itu pun diulangnya sesaat usai resmi mendaftar sebagai calon presiden ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Jumat siang.

"Saya akan membela kepentingan rakyat Indonesia. Itu tekad saya," ujar Prabowo yang bepidato dari mobil Lexus putih dengan atap terbuka.

"Kekayaan kita untuk rakyat Indonesia. Bukan untuk bangsa lain. Kita tidak mau jadi antek bangsa lain," ujarnya disambut teriakan meriah pendukungnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Prabowo juga sempat meminta salah satu bandana merah dari kelompok buruh yang juga hadir di KPU, dan memasangnya di kepala, menggantikan kopiah hitam yang digunakannya sepanjang proses pendaftaran calon presiden.

Tindakan itu lantas kian menimbulkan keriuhan massa yang berkumpul di jalanan di depan gedung KPU.

Demokrat berkoalisi

Prabowo, pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mendaftar sebagai calon presiden selepas salat Jumat, beberapa jam setelah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin datang ke KPU.

Ia didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan petinggi partai-partai koalisinya seperti Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Tampak pula Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kehadiran putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menandakan kelangsungan kerja sama Demokrat dan koalisi Prabowo.

Demokrat sebelumnya sempat menyatakan mencabut dukungan terhadap Prabowo di detik-detik akhir pengumuman pasangan calon pada Kamis malam.

Namun pada Jumat pagi, mereka memutuskan kembali berkoalisi dengan kubu Prabowo.

Adapun Jokowi - Ma'ruf Amin mendaftar sekitar pukul 09.30 WIB.

Keduanya langsung memasuki gedung KPU dan mengurus pendaftaran didampingi pimpinan sembilan partai pendukungnya yang disebut “Koalisi Indonesia Kerja”.

Koalisi tersebut terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Kedua partai terakhir kemudian dicoret oleh KPU karena merupakan partai baru dan bukan partai peserta Pemilu 2014.

Serupa dengan Prabowo, Jokowi juga sempat menyapa para pendukungnya yang menyambut di jalanan di depan gedung KPU seusai mendaftar, kendati tanpa orasi.

Sejenak melambaikan tangan, menyapa pendukung, Jokowi kemudian berlalu meninggalkan KPU dalam iring-iringan pengawal kepresidenan.