Investasi Elon Musk di Indonesia diselimuti ketidakpastian

Analis menilai proses penanaman modal oleh Tesla dan SpaceX lamban dan mempertanyakan apakah perusahaan milik Elon Musk itu benar membuka usahanya di Indonesia, meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana itu serius cuma perlu proses panjang.

Menteri Luhut menyampaikan bahwa rencana investasi dari perusahaan AS milik orang terkaya di dunia itu membutuhkan proses yang tidak sebentar mengingat hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai antara Indonesia dengan pihak Tesla, Inc.

“Masuknya investasi dari suatu perusahaan itu tidak semudah menjentikkan jari, ini butuh proses dan waktu yang tidak sebentar,” kata Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin (23/5), menambahkan kesabaran itu dibutuhkan terutama untuk investasi dengan nilai jumbo.

Nada yang disampaikan Luhut berbeda dari apa yang disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia minggu lalu yang optimis mengharapkan penandatanganan kerja sama antara Indonesia dan pihak Elon Musk diharapkan dapat dilakukan tahun ini. Bahlil juga menambahkan targetkan pembangunan pabrik dimulai pada awal 2023.

Pesimisme analis atas realisasi investasi Tesla ini menyangkut kesiapan industri komponen lokal untuk mendukung investasi perusahaan Elon Musk itu. “Khusus untuk industri komponen lokal saya rasa sampai saat ini masıh belum siap,” kata peneliti Bus Listrik Merah Putih, Muhammad Nur Yuniarto. dalam program dialog otomotif, CNBC Indonesia, Rabu.

Apalagi pemerintah juga mengatakan bahwa rencana kerja sama lainnya soal pembangunan peluncuran roket untuk perusahaan Elon Musk lainnya, SpaceX, di kota Biak, Papua, belum ada perkembangan lebih lanjut.

“Hingga saat ini kami belum mendapat kepastian tentang rencana investasi SpaceX di Indonesia untuk peluncuran roket,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Space Agency (INASA) Erna Sri Adiningsih kepada BenarNews, Senin.

Ia menambahkan beberapa waktu yang lalu pihak SpaceX pernah menyampaikan keinginan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN untuk membangun lokasi pendaratan dan peluncuran roket transportasi antar benua, bukan roket pengorbitan satelit.

“Tapi belum ada tindak lanjut yang konkret,” tandasnya.

Kendala investasi

Ekonom Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati mengatakan kendala yang mungkin menjadi hambatan sehingga rencana investasi ini lamban antara lain kesiapan pemerintah Indonesia memenuhi persyaratan dibutuhkan pihak Elon Musk.

“Yang juga perlu disiapkan pemerintah Indonesia adalah paket insentif seperti apa yang diberikan kepada Tesla?” kata Ninasapti kepada BenarNews, Rabu (25/5), menambahkan bahwa insentif tersebut berupa keringanan pajak, bea masuk, kuota, dan tarif.

Ninasapti juga mengatakan kendala lainnya yang mungkin akan terjadi menyangkut pada perijinan usaha dan lahan untuk industri tersebut.

Menurut Ekonom Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, ketidakpastian yang dialami pemerintah saat ini terkait dengan ketatnya pengambilan keputusan yang dilakukan pihak Elon Musk, yang mempertimbangkan berbagai aspek terutama terkait soal investasi energi bersih dan ramah lingkungan.

“Jika kita melihat karakter pengambilan keputusan Elon Musk, hal yang dilakukan adalah logis, rasional dan selalu stick to the big picture,” kata Yayan kepada BenarNews pada Rabu (25/5).

Oleh sebab itu maka, kata Yayan, Elon Musk menginginkan bahwa pemerintah harus menyediakan investasi pada infrastruktur seperti bandara, jalan bebas hambatan yang lebih baik, dan strategi mengatasi kemacetan.

Penolakan dari Biak

Tineke Rumkabu, ketua organisasi Korban Pelanggaran HAM Papua mengatakan bahwa masyarakat Biak tidak setuju tanahnya dijadikan tempat peluncuran roket oleh pemerintah melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang rencananya sebagai bagian dari investasi SpaceX di Indonesia.

“Kami seumur hidup berada di tanah ini. Kami akan pertahankan tanah kami,” kata Tineke kepada BenarNews, Senin. 

Tineke dan sejumlah orang Papua lainnya gencar melakukan advokasi penolakan rencana pembangunan bandar antariksa tersebut.

Meski proyek LAPAN itu untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kata Tineke, namun masyarakat lokal tidak setuju karena lokasi peluncuran satelit akan mengambil tanah ulayat mereka.

“Kami tidak butuh satelit, tapi bagaimana nasib masa depan anak-anak kami yang semakin hari semakin banyak,” kata dia.

Menurut Tineke, seharusnya pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, fokus mengurus pendidikan anak-anak, bukan sibuk mengurus pembangunan fisik.

“Kasih sekolah anak-anak sehingga ada SDM (sumber daya manusia) yang nanti akan melakukan pembangunan, dan mereka bekerja sendiri di tanah mereka sendiri,” tuntutnya.

Kenapa Indonesia?

Menurut Yayan, Tesla untuk berinvestasi di Indonesia masih bersifat rencana karena Indonesia relatif menarik dibandingkan dengan India atau negara lainnya seperti Brazil.

“Kemajuan infrastruktur baik transportasi dan energi yang dilakukan oleh Indonesia rupanya dilihat sebagai prospek yang potensial sebagai negara yang akan maju (oleh Elon),” kata Yayan.

Kebijakan fiskal dan UU Cipta Kerja sepertinya menjadi hal yang sangat menarik bagi Elon sesuai dengan perspektif dia terhadap negara, kata Yayan.

“Elon Musk mencari emerging economies yang memberikan less regulation, salah satunya tarif impor dan UU Cipta Kerja, dan infrastruktur,” kata Yayan.