Indonesia, Australia rampungkan perundingan perjanjian kerja sama pertahanan

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan dirinya dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah merampungkan perundingan perjanjian kerja sama pertahanan sebelum ditandatangani oleh kedua negara.

Indonesia dan Australia akan memperbarui kerja sama dalam bentuk defence cooperation agreement (DCA) untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, kata Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumatha, juru bicara Kementerian Pertahanan.

“Kami telah menyelesaikan beberapa detail hukum, menurut saya, dengan hasil yang sangat baik,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama dengan Albanese di Canberra, Australia pada Selasa (20/8).

Kedua negara mengharapkan kesepakatan tersebut dapat memfasilitasi lebih banyak latihan militer gabungan, dan DCA ditandatangani oleh Prabowo dan Menteri Pertahanan Richard Marles di Jakarta akhir bulan ini, menurut ABC News, sementara analis Indonesia memperingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesepakatan tersebut.

Pakar pertahanan dari Universitas Al Azhar Indonesia Raden Mokhamad Luthfi mengingatkan pemerintah bahwa mereka membutuhkan jaminan dari Australia untuk tidak menggunakan perairan Indonesia sebagai wilayah operasi kapal selam bertenaga nuklir.

“Kapal selam bertenaga nuklir dikenal sangat senyap dan dapat menyelam lebih lama daripada kapal selam konvensional bertenaga diesel. Dengan demikian, kapal selam bertenaga nuklir Australia akan sangat sulit dideteksi oleh militer Indonesia,” ujar Luthfi kepada BenarNews.

Indonesia, lanjut Luthfi, juga perlu terus menuntut Australia untuk komitmen dan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI dan tidak memberikan dukungan apapun terhadap kelompok separatis yang beroperasi dari Australia.

“Menurut saya, beberapa hal ini akan menjadi salah satu prioritas bagi kepemimpinan Prabowo,” ungkapnya.

Khairul Fahmi, analis pertahanan di Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengatakan kedua negara perlu menjaga keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan pengaruh negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat.

“Kerja sama ini harus mendukung stabilitas regional, bukan memicu ketegangan baru,” kata Fahmi kepada BenarNews.

Menurut Prabowo, meski kedua negara mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan situasi politik dan geopolitik, Jakarta dan Canberra telah melakukan kerja sama sangat erat selama beberapa dekade dan dia bertekad untuk melanjutkan hubungan bertetangga yang baik ini.

“Perdana Menteri, saya berharap dapat segera menjamu Wakil dan Menteri Pertahanan Anda di Indonesia untuk menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan kita,” ujar Prabowo.

Albanese menyampaikan bahwa pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk membentuk tipe kawasan yang diinginkan kedua negara yakni kawasan damai, stabil, dan makmur, serta menghormati kedaulatan.

“Dengan gembira saya umumkan bahwa hari ini kita telah merampungkan perjanjian kerja sama pertahanan tingkat perjanjian bilateral,” ungkap Albanese.

Menurut dia, perjanjian bersejarah ini akan memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara dengan memperdalam dialog, memperkuat interoperabilitas, dan meningkatkan pengaturan praktis.

“Ini akan menjadi landasan penting bagi kedua negara kita untuk saling mendukung keamanan, yang sangat penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan yang kita bagi bersama,” jelasnya.

Albanese menambahkan Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2040 dan Australia berada dalam posisi yang tepat untuk menjadi mitra dalam pertumbuhan Indonesia.

“Memperdalam perdagangan dan investasi kita dengan Indonesia akan membantu menumbuhkan ekonomi kita, mendukung lapangan kerja dan industri, serta memperkuat rantai pasokan kita,” tutur Albanese.

Australia telah membuat sejumlah kesepakatan pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, terutama aliansi militer AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya yang membuat marah China.

Pada November 2023, Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen pada kebijakan non-bloknya dan akan menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Edwin Adrian Sumanta kepada BenarNews pada 9 Agustus lalu mengatakan kesepakatan DCA dengan Australia yang akan ditandatangani tidak menandai adanya pembentukan sebuah pakta pertahanan antara kedua negara.

“Indonesia tidak mempraktekkan kerja sama pertahanan dalam bentuk pakta pertahanan karena Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif,” jelasnya.

Fahmi dari ISESS menilai perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara mencerminkan keinginan kedua negara untuk merespons tantangan keamanan di kawasan yang terus berkembang, seperti dinamika di Laut China Selatan dan pengaruh kekuatan besar di Indo-Pasifik.

“Perlu ada batasan yang jelas terkait kehadiran militer asing di wilayah Indonesia dan bagaimana informasi intelijen dibagikan,” jelasnya.

Menurut Fahmi, Australia jelas mengejar penguatan aliansi di Indo-Pasifik dan ingin memperkuat aliansi dan kemitraan di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan negara-negara tetangga seperti Indonesia.

“Ini penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan dari pengaruh kekuatan besar seperti China,” jelas dia.

Sementara itu, Human Rights Watch mendesak para pemimpin Australia untuk mengemukakan problem utama hak asasi manusia di Papua dalam pertemuan mereka dengan Prabowo.

Daniela Gavshon, Direktur Human Rights Watch Australia, mengatakan para pemimpin Australia harus mendesak Prabowo untuk memperbarui undangan pemerintah Indonesia pada tahun 2018 kepada kantor HAM PBB untuk mengunjungi Papua Barat guna menyelidiki situasi hak asasi manusia. Pertemuan sebelumnya ditunda karena ketidaksepakatan mengenai waktu dan personel

“Para pemimpin Australia tidak boleh membiarkan catatan pelanggaran HAM Prabowo yang mengerikan menghalangi mereka untuk menyuarakan keprihatinan HAM saat ini,” kata Gavshon dalam pernyataannya.

“Mereka harus menekankan bahwa Prabowo memiliki kesempatan penting untuk memulihkan posisi Indonesia terkait Papua Barat dan isu HAM lainnya,” tambahnya.