Indonesia, Papua Nugini sepakat tingkatkan perdagangan meski ada masalah perbatasan

Tidak ada pihak yang membahas soal gerakan kemerdekaan Melanesia di provinsi Papua Indonesia yang berbatasan dengan PNG.
Harlyne Joku dan Stephen Wright
2023.07.06
Port Moresby dan Bangkok
Indonesia, Papua Nugini sepakat tingkatkan perdagangan meski ada masalah perbatasan Presiden Joko Widodo (kiri) dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape berjabat tangan pada konferensi pers di APEC Haus setelah pertemuan bilateral di Port Moresby pada 5 Juli 2023.
AFP

Indonesia menjanjikan bantuan baru untuk Papua Nugini selama kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke negara kepulauan Pasifik tersebut dan sepakat untuk meningkatkan perdagangan di perbatasan kedua negara yang sempat terhambat selama beberapa dekade akibat konflik Jakarta dengan kelompok pro-kemerdekaan di provinsi Papua.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Rabu mengatakan Indonesia akan menyumbang 55 juta kina (Rp228 miliar) untuk merenovasi rumah sakit Port Moresby, termasuk kamar mayat yang terlalu padat. Indonesia juga akan memberikan 2.000 beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi dalam negeri.

Akreditasi BenarNews untuk menghadiri acara kunjungan kenegaraan Jokowi tersebut dicabut oleh Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Papua Nugini sehari sebelum kedatangan, tanpa alasan jelas.

Itu terjadi setelah BenarNews melaporkan bahwa petugas dari Organisasi Intelijen Nasional (NIO) telah melarang pengibaran bendera kemerdekaan Papua menjelang kunjungan Jokowi. Gerakan damai kemerdekaan Papua dan pemberontakan bersenjata telah bergolak sejak puluhan tahun di wilayah paling timur Indonesia tersebut yang menjadi bagian dari Indonesia sejak 1963.

“Saya akan terus mendorong pembahasan potensi perjanjian perdagangan Indonesia dan PNG agar kerja sama ekonomi kita dapat terus berkembang,” kata Jokowi pada Forum Bisnis PNG-Indonesia perdana di Port Moresby. BenarNews mengulas rekaman audio dan transkrip resmi acara tersebut.

Papua Nugini pada Maret, setelah tertunda satu dekade, meratifikasi perjanjian yang mengatur perbatasan sepanjang 760 kilometer dengan Indonesia, yang mungkin membuka jalan untuk memperbaiki hubungan.

Perbatasan yang melintasi pegunungan, rawa-rawa dan hutan lebat itu berupa garis lurus memotong tengah pulau Papua, kecuali tonjolan berlekuk-lekuk yang mengikuti sungai.

Perdagangan antara Indonesia dan Papua Nugini sangat minim selama beberapa dekade dan kerja sama pertahanan meredup, sebagian besar karena konflik antara Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan di provinsi Papua.

“Hubungan ini secara logis dan praktis penting bagi kedua negara kita karena kedekatan kita satu sama lain,” kata Marape di forum bisnis tersebut. “Kami berbagi perbatasan tanah yang sama dan kami berbagi nenek moyang yang sama dengan saudara-saudari Melanesia kami di provinsi Papua.”

Gerakan kemerdekaan mendapat dukungan akar rumput di Papua Nugini, yang juga menampung ribuan pengungsi akibat konflik. Pemerintah negara itu mengatakan mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua, yang sering disebut sebagai Papua Barat.

Tidak ada pihak yang secara terbuka menyebutkan konflik tersebut selama kunjungan Jokowi.

c2eab51f-030e-471f-8ca9-736c4752dba0.jpeg
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape (kiri) menyapa Presiden Joko Widodo setelah kedatangannya di Port Moresby pada 5 Juli 2023. [Foto disediakan pemerintah Papua Nugini]

Sikap berdiam diri yang berkepanjangan para pemimpin Papua Nugini tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penolakan kedaulatan berasal dari ancaman yang ditimbulkan oleh militer Indonesia, kata Cammi Webb-Gannon, koordinator Proyek Papua Barat di Universitas Wollongong.

“Pasukan pertahanan Papua Nugini, misalnya, berjumlah sekitar 2.000 personel. Indonesia memiliki sekitar 436.000,” katanya kepada BenarNews. “Keengganan untuk memprovokasi militer Indonesia inilah – yang sebagian besar punya aturan tersendiri – yang mungkin mengarah pada sikap diam para pemimpin Papua Nugini.”

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan bantuan dan bantuan teknis kepada negara-negara Melanesia di Pasifik termasuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon dalam upaya untuk meredam kritik atas kurangnya pembangunan dan militerisasi provinsi Papua.

Dengan populasi 270 juta orang, Indonesia adalah kekuatan Asia Tenggara yang menjangkau ke wilayah Pasifik Selatan. Indonesia tengah berkembang untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Ekonomi dan populasi Indonesia mengerdilkan Papua Nugini.

Menteri Perdagangan Internasional Papua Nugini Richard Maru mengatakan perdagangan tahunan antara Indonesia dan Papua Nugini sekitar US$200 juta per tahun, jumlah kecil jika dibandingkan dengan perdagangan mereka dengan negara lain.

“Kami adalah tetangga terdekat dan kami belum dapat membangun hubungan perdagangan dan investasi selama 48 tahun terakhir [sejak Papua Nugini memperoleh kemerdekaan],” kata Maru dalam forum bisnis tersebut. “Ini adalah waktu untuk berbicara tentang masa depan yang baru.”

Menjelang kunjungan Jokowi, anak usaha maskapai nasional Indonesia Garuda, Citilink, pada Minggu memulai penerbangan dua kali seminggu antara Port Moresby dan Denpasar, Bali, untuk pertama kalinya.

Jokowi, yang telah menjadikan infrastruktur Indonesia sebagai kebijakan andalan masa kepemimpinannya, mengatakan Indonesia ingin membantu upaya Papua Nugini untuk membangun lebih banyak jalan. Sebagian besar pegunungan Papua Nugini hanya dapat diakses dengan pesawat kecil.

Orang Papua di sisi perbatasan Indonesia terkadang melarikan diri ke Papua Nugini untuk menghindari konflik antara pemberontak dan tentara Indonesia.

Kelompok separatis Papua yang bersenjata buruk – secara kolektif dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – telah memerangi Indonesia sejak awal 1960-an, ketika Indonesia mengambil alih wilayah pegunungan terpencil dari Belanda.

Orang Papua, yang secara budaya dan etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia, mengatakan mereka tidak diberi hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Kendali Indonesia diresmikan pada tahun 1969 melalui referendum yang didukung PBB di mana hanya sekitar 1.000 orang Papua diizinkan untuk memilih.

Kekerasan yang terdokumentasi dan diduga dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia, dari tahun 1960-an hingga saat ini – bersamaan dengan impunitas dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan ini serta kemiskinan yang meluas – telah memicu kebencian terhadap pemerintahan Indonesia.

Jokowi mengatakan potensi ekonomi perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia besar.

“Kita perlu menjadikan titik-titik perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru,” ujarnya. “Ini jelas akan berdampak, tidak hanya untuk komunitas perbatasan tetapi juga untuk ekonomi kedua negara.”

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.