Jabat Presiden G20, Indonesia Prioritaskan Upaya Pemulihan Ekonomi Global

Indonesia akan memfokuskan upaya penguatan kerja sama internasional untuk pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pademi COVID-19 dan perubahan iklim selama menjadi presiden G20 untuk pertama kalinya tahun depan. 

Kepemimpinan di kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar itu juga merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menujukkan kepada dunia keberhasilan dalam menangani pandemi dan keragaman budaya yang majemuk, kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Serah terima estafet kepemimpinan akan dilakukan Perdana Menteri Italia Mario kepada Jokowi dalam seremoni yang berlangsung pada puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Roma, Italia, pada 31 Oktober.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia bakal meraup banyak keuntungan dari kepemimpinan G20 bukan hanya sisi ekonomi karena keuntungan dari penyelenggaran KTT di Bali pada tahun depan, namun juga posisi politik Indonesia dalam tatanan global. 

“Dengan menjadi Presidensi 2022, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19 ini,” ungkap Airlangga dalam keterangan pers bulan lalu.

Dalam pidatonya Rabu di Golkar Institute, Airlangga mengatakan memimpin G20 merupakan sesuatu yang bergengsi.

"Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia, sangat beragam, dengan ribuan pulau, tempat yang tidak mudah bagi siapa pun untuk memerintah – namun, bahkan di bawah hari-hari tergelap di tengah pandemi COVID-19, kita berhasil menjaga demokrasi dan ekonomi kita relatif sehat," ujarnya.

G20 terdiri dari negara-negara maju dan berkembang yang secara gabungan menguasai 85 persen domestik bruto (PDB) dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan dunia, dan 66 persen populasi dunia. 

Indonesia pertama kali diundang hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 pada 2008, ketika Amerika Serikat berperan sebagai tuan rumah. Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya negara anggota G20 dari kawasan Asia Tenggara. 

Selain Indonesia dan AS, Forum G20 juga melibatkan negara besar dan berkembang lainnya seperti China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Argentina, Brasil, dan Jepang.  

Jokowi mengatakan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 tahun depan merupakan kesempatan Indonesia untuk memamerkan kemajuan.

“Kita harus dapat memanfaatkan pelaksanaan KTT G20 ini sebagai showcase mengenai kemampuan negara kita dalam mengendalikan pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” ujar Jokowi saat meninjau lokasi penyelenggaraan konferensi di Bali bulan ini.

Indonesia mengusung tema “Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat (Recover Together and Recover Stronger)” dalam kepemimpinan G20 tahun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya pekan lalu, mengatakan upaya pemulihan tersebut bakal diwujudkan melalui penguatan koordinasi kebijakan global terutama di bidang fiskal dan moneter dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. 

“Tentu bagaimana semua negara akan melihat dampak COVID-19 yang hanya tidak di bidang kesehatan. Ada supply disruption, ada corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca. Juga pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana policy-policy akan bisa didesain,” kata Sri Mulyani. 

Secara umum, agenda Forum G20 berlangsung dalam dua klaster, finance track yang membahas isu-isu ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter, dan sherpa track yang membicarakan isu ekonomi nonkeuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, perubahan iklim, hingga anti-korupsi. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers pada Senin mengatakan dalam pertemuan di Roma, para pemimpin negara akan menyusun deklarasi bersama yang memuat komitmen atas upaya pemulihan global dari pandemi dan krisis ekonomi juga penguatan kerja sama ekonomi nonkeuangan.

Semangat multilateralisme

Thomas Noto Suoneto, analis kebijakan luar negeri dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengatakan estafet kepemimpinan Indonesia muncul pada saat yang tepat untuk membawa kembali semangat multilateralisme yang sempat goyah. 

“Satu, dua tahun terakhir ini multilateralisme menghadapi tantangan yang cukup serius, ditambah juga dengan adanya pandemi. Jadi menurut saya 2022 sangat strategis bagi Indonesia membuktikan bahwa sebagai negara ketiga, negara berkembang, Indonesia bisa jadi jembatan dengan membangun sistem untuk menyelesaikan berbagai tantangan tadi,” kata Noto kepada BenarNews. 

Hal yang perlu dihindari oleh Indonesia selama masa kepemimpinannya adalah tidak membawa kepentingan nasional sebagai agenda tunggal dalam forum G20. 

“Jadi perannya tidak hanya sebagai wakil Indonesia atau negara berkembang saja, tapi kepentingan G20, sehingga resolusi yang dihasilkan benar-benar fair dan inklusif. Harus dilandaskan penerimaan konsensus walau hal ini membutuhkan diplomasi yang sangat kuat,” katanya. 

Senada, Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Center Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan Indonesia perlu menyusun kerja strategis untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara G20 yang plural, termasuk dinamika rivalitas AS dan China. 

“Indonesia harus pintar-pintar menggandengnya, bagaimana mempertimbangkan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama negara berkembang dengan maju, termasuk AS-China. Saya pikir, agenda pemulihan ekonomi bersama menjadi salah satu irisan isu yang juga penting bagi negara-negara,” kata Yose, melalui sambungan telepon. 

Yose berpendapat, Indonesia bisa meyakinkan semua pihak bahwa pemulihan ekonomi tidak akan pernah terjadi apabila negara-negara menjalankan proteksionisme yang berlebihan. 

“Bahwa kalau tidak jalan sama-sama, yang terjadi akan ada imbalance yang berujung pada kebuntuan penyelesaian masalah. Misalnya urusan logistik, rantai pasokan. Kalau pemulihannya tidak seimbang, maka persoalannya bisa berdampak ke banyak sektor lainnya,” kata Yose.  

Ancaman pandemi berikutnya

Sementara itu, Menteri Keuangan Indonesia dan AS menyerukan negara-negara G20 untuk turut memprioritaskan mitigasi keuangan terhadap ancaman pandemi berikutnya dengan mengintegrasikan kerja sama pembiayaan dengan sektor kesehatan. 

“Selama setahun terakhir, kita berkumpul untuk mengoordinasikan upaya yang mendukung ekonomi dan sistem global dalam menghadapi salah satu guncangan terburuk dalam hidup kita,” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan mitranya, Sri Mulyani, dalam pernyataan bersama yang dirilis dalam situs resmi Departemen Keuangan AS, Selasa. 

“Saat kita membuat kemajuan dalam memerangi COVID-19, kita juga menghadapi kenyataan pahit: ini bukan pandemi terakhir,” keduanya melanjutkan. 

Yellen dan Sri Mulyani menggarisbawahi, pandemi COVID-19 dalam satu setengah terakhir menunjukkan kurangnya kesiapan negara-negara dalam merespons, memitigasi, dan melindungi warga negaranya dengan vaksin serta dampak kehancuran ekonomi. 

Untuk merespons hal tersebut, dua kementerian bersepakat untuk membentuk forum khusus yang memfasilitasi pembiayaan untuk mengoordinasikan pencegahan, pendeteksian serta tanggapan apa yang dibutuhkan dalam menghadapi disrupsi sektor kesehatan yang berdampak sistemik bagi ekonomi tersebut. 

Noto dari FPCI menambahkan, forum G20 perlu menyusun strategi respons pandemi yang lebih konstruktif dan inklusif terutama bagi negara-negara yang memiliki akses vaksin yang terbatas. 

“G20 arahnya akan ke mana? Karena sejauh ini tidak ada kerja sama vaksin atas nama G20, adanya lewat COVAX-WHO. Tantangannya adalah bagaimana G20 bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang non-finansial ini,” kata Noto.