Seratusan Pengungsi Rohingya Terdampar di Perairan Aceh

Kapal yang mengangkut sekitar 120 pengungsi Rohingya, termasuk 51 anak-anak, terdampar di perairan Aceh, kata nelayan dan pegiat hak asasi manusia (HAM) setempat pada Senin (27/12).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menyatakan, para pengungsi kini masih berada di kapal yang terombang-ambing di perairan Bireun setelah ditemukan nelayan pada Minggu.

Direktur LBH Banda Aceh Syahrul Putra Mutia menduga, nelayan setempat tidak diperkenankan membawa para pengungsi ke daratan lantaran dilarang aparat keamanan setempat.

"Padahal kalau aturan adat nelayan Aceh, jika ada yang terdampar di laut, harus dibantu," ujar Syahrul kepada BenarNews.

Syahrul mengaku tidak mengetahui alasan pelarangan tersebut. Yang jelas, terang Syahrul, tidak ada nelayan yang mengevakuasi para pengungsi ke daratan sampai saat ini.

Menurut Syahrul, dua nelayan lokal memang sempat menangkap tiga orang nelayan Aceh usai membantu para pengungsi Rohingya pada 2020.

Namun mereka belakangan justru dituduh melanggar Undang-undang Imigrasi yang mengatur pidana penyeludupan manusia karena disebut menerima sejumlah orang dari para pengungsi.

"Jadi, saya menduga nelayan lokal Aceh kini takut untuk melakukan hal serupa karena tidak mau ditangkap aparat keamanan," pungkas Syahrul.

Panglima Laot Bireuen Badruddin Yunus kepada BenarNews mengatakan, kapal pengungsi kini diikat pada rumpon nelayan yang berjarak sekitar 50 mil dari daratan.

Nelayan lokal juga telah membantu memberikan makanan dan minuman kepada para pengungsi.

"Angkatan Laut sempat berupaya membantu makanan dan minuman untuk pengungsi, tapi urung berangkat pada Senin sore. Kemungkin baru besok (berangkat)," kata Badruddin.

Sampai saat ini, lanjut Badruddin, belum ada keputusan dari aparat keamanan setempat terkait nasib para pengungsi, apakah ditarik ke daratan atau dibawa ke lautan lepas, dengan alasan menunggu konfirmasi dari otoritas di Jakarta.

BenarNews menghubungi dan mengirimkan pesan singkat kepada Juru Bicara Kepolisian Daerah Aceh Komisaris Besar Winardy terkait insiden ini, tapi belum beroleh balasan.

Pun, Juru Bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Julius Widjojono dan Pemerintah Daerah Bireuen.

Negara persinggahan

Merujuk data Badan PBB yang menangani pengungsi UNHCR, setidaknya 665 pengungsi Rohingya berlindung di Indonesia per Oktober 2021. Mereka tersebar di enam kota, salah satunya Jakarta.

Dari keseluruhan angka tersebut, 62 persen laki-laki, 38 persen perempuan, dan sisanya anak-anak dan bayi.

Indonesia sendiri dilaporkan UNCHR tidak menjadi negara tujuan para pengungsi. Mereka menjadikan Indonesia sebagai persinggahan sebelum berangkat ke negara ketiga seperti Malaysia atau Australia.

Namun di sisi lain, para pengungsi tertahan di Indonesia lantran menurut UNHCR, kuota resettlement menurun drastis bagi pengungsi seluruh dunia --tidak hanya Rohingya.

Setiap tahun hanya sekitar 1 persen dari total pengungsi di bawah mandat UNHCR yang diterima dan berangkat ke negara ketiga.

Isu pengungsi Rohingya sendiri sempat menjadi salah satu poin pembahasan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Kala itu, kedua pemimpian negara berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan demi mencegah gelombang pengungsian etnis Rohingya.

Tak hanya itu, ASEAN juga mendukung rencana Myanmar memulai proses repatriasi etnis Rohingya dari Bangladesh pada tahun 2021 serta berjanji untuk terlibat lebih dalam membantu terciptanya perdamaian di Negara Bagian Rakhine.

Pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan Myanmar telah menyepakati pemulangan sekitar 800 pengungsi Rohingya dari penampungan Cox’s Bazar menyusul mediasi dua negara yang difalisitasi Pemerintah Cina.

Bangladesh mengajukan Maret sebagai waktu pemulangan, namun Myanmar meminta tenggat diundur hingga Juni karena alasan logistik, dilaporkan BenarNews pada Januari 2021.

Negosiasi repatriasi ini adalah yang ketiga kali dilakukan kedua negara. Pada November 2018 dan Agustus 2019 kesepakatan serupa pernah dibuat, namun dibatalkan karena penolakan pengungsi yang masih khawatir dengan kondisi keamanan di wilayah Rakhine.