Jokowi: Indonesia di puncak kepemimpinan global, berhasil mengatasi pandemi dan krisis

Indonesia telah mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin dunia dan pada saat yang sama berhasil mengatasi pandemi dengan tetap mempertahankan fundamental ekonomi yang kuat, kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Selasa dalam pidato kenegaraan tahunan.

Jokowi mengatakan Indonesia telah berhasil mengatasi krisis yang juga melanda negara-negara lain di dunia, dengan inflasi sebesar 4,9% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% pada kuartal kedua tahun ini.

“Indonesia diterima oleh Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian, diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas,” kata Jokowi dalam pidato tahun di DPR.

Indonesia juga dipercaya PBB sebagai salah satu dari 6 pemimpin dunia yang menjadi motor untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global, serta menjadi ketua G20 tahun ini dan ASEAN tahun depan.

“Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama-kerja sama internasional,” ujarnya.

Pada akhir Juni, Jokowi melakukan perjalanan ke Kyiv dan Moskow untuk bertemu dengan mitranya di Ukraina dan Rusia, Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin, sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk menemukan solusi damai dan meredakan krisis pangan global.

Di dalam negeri, ekosistem investasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terus tumbuh, kata Jokowi.

“Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52 persennya ada di luar Pulau Jawa, artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh tapi juga tumbuh merata,” ujar dia.

Menurut Jokowi, Indonesia termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan.

Inflasi berada pada kisaran 4,9% di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada pada angka 7% dan negara-negara maju yang berada di sekitar 9%, kata Presiden.

Bahkan, kata Jokowi, hingga pertengahan 2022 ini APBN juga surplus 106 triliun sehingga pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, elpiji dan listrik sebesar Rp502 triliun agar harga bahan bakar di tengah masyarakat tidak melambung tinggi.

“Capaian tersebut patut kita syukuri, fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah dunia yang sedang bergolak. Kita harus waspada dan hati-hati, tapi agenda-agenda besar bangsa terus kita lanjutkan,” ujarnya.

Setelah pandemi mereda dan pertumbuhan ekonomi membaik, kata Jokowi, pemerintah bisa melanjutkan program-program pembangunan, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara.

“IKN harus dijaga keberlanjutannya, IKN bukan hanya untuk para ASN (aparatur sipil negara), tapi juga para investor dan juga wirausahawan, bukan hanya kantor-kantor pemerintah, tapi juga motor penggerak ekonomi baru,” ujar dia.

“Belum signifikan”

Dosen hubungan internasional di Binus University, Dinna Prapto Raharja, mengatakan apa yang disampaikan Jokowi perlu dilihat dalam konteks tugas kepala negara dalam melaporkan aneka kegiatannya di hadapan DPR.

Menurut Dinna, melaporkan keterlibatan Indonesia di UN Champions Group Member atau di G20 atau di ASEAN adalah normal di mana PBB punya mekanisme perwakilan kawasan dalam kegiatan-kegiatannya.

“Tugas di G20 ataupun ASEAN memang sudah ada gilirannya. Jadi yang menarik dibahas tetapi belum cukup dielaborasi pemerintah dalam pidato di parlemen itu adalah apa langkah yang sudah diambil dan apa yang masih akan diambil dalam kapasitas-kapasitas tersebut,” kata Dinna kepada BenarNews.

Pandemi yang mereda, kata Dinna, memungkinkan Jokowi untuk kembali fokus pada prioritasnya, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

“Misalnya soal menyebut Indonesia sebagai jembatan perdamaian, persisnya apa yang telah atau sedang dibangun oleh Indonesia buat Ukraina-Rusia ataupun dunia? Turki misalnya clear ya langkahnya membuka jalur kapal dari Ukraina masuk ke Laut Hitam,” kata dia.

Dinna menjelaskan bahwa Tutki berminggu-minggu menegosiasikan antara Ukraina dan Rusia agar kapal-kapal berisi gandum diizinkan Rusia lewat Selat Bosporus untuk distribusikan ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika.

“Indonesia persisnya mengupayakan apa? Hal ini perlu dijelaskan supaya nampak terang apa yang dilakukan untuk menjadi jembatan perdamaian,” tegas Dinna.

Dinna juga mempertanyakan jika Indonesia berada di puncak pimpinan global, apa yang diupayakan dan diapresiasi oleh negara-negara lain terkait penanganan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar yang anggota ASEAN setelah kudeta awal tahun lalu.

“Detail seperti ini yang sebenarnya perlu menyertai laporan beliau agar masyarakat, termasuk para politisi di parlemen, tercerahkan,” kata Dinna.

Analis hubungan internasional dari Universitas Jenderal Soedirman Agus Haryanto mengatakan secara umum Jokowi membawa politik luar negeri Indonesia kembali pada jalurnya.

“Pada term kedua Jokowi ini kembali ke track-nya dalam politik luar negeri. Indonesia menganggap politik luar negeri juga prioritas,” ujar dia kepada BenarNews.

Pada periode sebelumnya, Jokowi lebih banyak memberikan peran kepada Menteri Luar Negeri untuk menjalankan politik luar negeri, namun pada periode ini presiden sendiri tampil pada lebih banyak forum internasional, kata Agus.

“Saya melihat Indonesia memang berkiprah secara aktif dalam isu-isu dunia. Tapi peran Indonesia mendamaikan Rusia dan Ukraina kan belum tampak ada perubahan sejak kunjungan Jokowi ke kedua negara tersebut,” ujar dia.

Agus membandingkan pencapaian Jokowi dengan presiden sebelumnya yaitu Susilo Yudhoyono yang bisa menengahi konflik Candi Preah Vihear antara Kamboja dengan Thailand.

Menurut dia, Indonesia bisa berperan lebih besar di kancah global tahun ini dengan mendorong G20 bisa menghasilkan kesepakatan yang berdampak besar pada dunia seperti mengatasi krisis rantai pasokan pangan dan energi.

“Untuk ASEAN, Indonesia bisa mengangkat isu pekerja migran sebagai sebuah pembahasan untuk perlindungan buruh migran Indonesia dan negara-negara ASEAN,” ujar dia.