Jokowi Lantik Syafruddin Sebagai MenPAN-RB
2018.08.15
Jakarta

Presiden Joko “Jokowi” Widodo melantik mantan wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen. Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), menggantikan Asman Abnur yang mengundurkan diri.
Usai pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018, Syafruddin mengaku mendapat tugas dari presiden untuk menuntaskan program dan target yang sudah ada sebelumnya. “Perekrutan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang akan dilaksanakan, segera kita lanjutkan. Semua program yang sudah berjalan karena sisa waktu satu tahun lebih sedikit. Saya tinggal menyelesaikan saja,” katanya kepada wartawan.
Saat pelantikan Syafruddin, tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri.
Syafruddin merupakan lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1985 kelahiran Makassar, 12 April 1961.
Bekas ajudan Jusuf Kalla pada tahun 2004 itu tercatat pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatra Utara pada 2009, kemudian Kapolda Kalimantan Selatan, Kadiv Propam Polri dan Wakapolri.
Syafruddin juga aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) di bawah posisi Kalla.
Dalam perhelatan Asian Games 2018, dia dipercaya sebagai Ketua Kontingen Indonesia di event olahraga terbesar Asia itu.
Terkait jabatannya sebagai Wakapolri, Syafruddin mengaku telah mengundurkan diri dari kepolisian.
“Sudah saya serahkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian kepada Kapolri, tadi malam. Saya sudah resmi menjadi warga sipil,” ujarnya.
Tentang siapa yang menduduki posisi Wakapolri, Jokowi menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada institusi Polri untuk memilih pengganti Syafruddin.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan masih mempertimbangkan siapa yang akan menggantikan posisi Wakapolri.
“Nanti saya konsultasikan dulu dengan Pak Presiden. Pertimbangannya bintang dua atau bintang tiga,” ujarnya saat ditanya wartawan.
Sempat terdengar kabar posisi Wakapolri akan diisi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Aziz. Apalagi, sebelumnya Ketua DPR, Bambang Soesatyo, sempat menyebut Wakapolri akan diduduki Idham.
Namun Kapolri membantahnya, dengan menyatakan, “Belum, belum ada.”
Etika politik
Asman mengucapkan selamat kepada Syafruddin dan mengaku sangat mengenal baik mantan Wakapolri itu.
“Dia tidak asing bagi saya karena KemenPAN-RB banyak berurusan dengan kawan-kawan di kepolisian,” katanya.
Menurut Asman, dia mundur dari kabinet atas dasar etika dan tidak ingin menjadi beban karena Partai Amanat Nasional (PAN) kini berkoalisi dengan Gerindra, PKS dan Demokrat untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Selasa malam, Asman mengaku menemui Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan selama 1 jam itu, ia menyampaikan surat pengunduran diri dai MenPAN-RB.
“Presiden memahami perasaan saya dan saya juga merasa karena PAN tak mendukung Pak Presiden kok kehadiran saya di koalisi Indonesia Kerja ini tidak baik secara etika, maka saya izin mengundurkan diri dari MenPAN-RB,” kata Asman.
Dia masuk kabinet Indonesia kerja saat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet jilid 2 pada 27 Juli 2016, untuk menggantikan Yuddy Chrisnandi.
Jaga keseimbangan
Pakar politik dari Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan, pemilihan Syafruddin yang bukan kader partai politik sebagai pengganti Asman karena Jokowi ingin menjaga keseimbangan partai koalisi.
“Kalau dari partai politik tertentu nantinya dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan. Jadi dia (Jokowi) mengambil jalan tengah dengan mengambil sosok di luar partai politik agar tidak muncul kecemburuan di antara partai-partai ini,” ujarnya.
Selain itu, tambah Arya, pemilihan ini merupakan cara Jokowi untuk menjaga stabilitas politik di dalam internal partai koalisi.
“Akhirnya dipilihlah orang luar partai tertentu (non-parpol) supaya tidak menimbulkan gejolak,” imbuhnya.
Ia mengapresiasi keputusan Asman yang mundur karena bisa memberi edukasi politik yang bagus.
“Kalau dulu politisi kan jarang ada mengundurkan diri, tapi dia memutuskan mundur karena ada potensi reshuffle, image juga jadi nggak bagus nantinya,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menilai hal wajar jika ada menteri mundur karena tidak satu koalisi lagi dengan pemerintah.
“Tidak enak lagi bekerja sama jika partainya jadi oposisi, tak lagi mendukung presiden yang berkuasa. Secara politik sudah bagus menterinya mengundurkan diri,” katanya.
Apalagi, tambahnya, waktu sudah mendekati pemilihan presiden dan masa kampanye.
“Nggak mungkin juga saling serang kalau masih berada dalam satu kabinet,” ujarnya.
Djayadi memandang penggantian jabatan itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan dalam setahun ke depan.
“Kementerian juga hanya KemenPAN-RB bukan kementerian utama yang punya tugas besar seperti ekonomi, atau penegakan hukum. Jadi tidak masalah,” pungkasnya.