Hari Kemerdekaan dirayakan di IKN di tengah konstruksi yang belum rampung

Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan segera mengakhiri masa jabatannya memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru Nusantara untuk pertama kalinya pada Sabtu (17/8), dengan latar belakang derek dan kontrusksi bangunan yang belum selesai.

Acara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dihadiri juga oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, serta sebagian kecil warga lokal yang dipilih untuk ikut menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-79 itu.

Acara peringatan kemerdekaan dimulai pukul 00.00 WITA dengan upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa IKN yang baru rampung.

Acara utama berupa peringatan detik-detik Proklamasi dan pengibaran bendera merah putih itu disiarkan secara nasional dengan menampilkan atraksi udara sembilan jet F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara.

Namun, di tengah gemuruh jet tempur, warga mengungkapkan kekecewaan karena tidak dapat menyaksikan upacara tersebut dari dekat.

"Padahal kami tinggal di sini," kata Raniah, seorang pemilik toko berusia 62 tahun, penduduk Desa Sepaku, Penajam Paser Utara, lokasi yang sama dengan IKN, kepada BenarNews. "Tidak bisakah mereka memeriksa KTP kami dan mengizinkan kami ikut menghadiri upacara?"

Raniah mengatakan bahwa koneksi internet di desanya buruk sehingga tidak dapat menonton siaran langsung upacara tersebut di YouTube.  

Sementara, beberapa orang lainnya, seperti Ahmad Ali, warga pendatang dari Jawa, menunggu di luar lokasi upacara, berharap mendapat kesempatan untuk menyaksikan acara, tetapi diminta meninggalkan lokasi setelah dijanjikan akan diantar masuk ke dalam, hal yang  tak kunjung terjadi.

“Saya agak kecewa,” kata Ali kepada BenarNews.

Kurangnya akomodasi memaksa pemerintah untuk mengurangi jumlah tamu yang menghadiri acara tersebut menjadi 1.300 dari 8.000 yang diumumkan sebelumnya.

Ibu kota baru ini masih dalam tahap pembangunan, dan hanya beberapa gedung pemerintah yang mendekati rampung. Banyak infrastruktur penting, termasuk perumahan, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan, masih belum selesai.

Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, yang tahun ini diangkat Jokowi sebagai sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengaku “bangga” menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di IKN.

“Ini merupakan momen bersejarah bagi kita semua, simbol kemajuan bangsa,” kata Agus yang mengenakan pakaian adat Kalimantan Tengah.

Sementara itu di Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, memimpin perayaan paralel di Istana Merdeka.

Jokowi mulai bekerja di Nusantara pada akhir Juli. Ia mengadakan rapat kabinet pertamanya di Istana Garuda - Istana Kepresidenan di Nusantara pada hari Senin, dan menyebutnya sebagai momen “istimewa” sekaligus mengakui tantangan pembangunan di kota tersebut.

Keputusan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diumumkan pada tahun 2019 oleh Jokowi, yang menyatakan keprihatinannya atas kepadatan Jakarta, polusi, dan kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.

Banyak yang meyakini bahwa Jokowi menginginkan proyek senilai $32 miliar ini sebagai proyek warisannya ketika ia lengser pada bulan Oktober setelah menjabat selama dua periode, waktu maksimal jabatan presiden di Indonesia.

Dijadwalkan selesai pada tahun 2045, Nusantara direncanakan untuk menampung sekitar 1,9 juta penduduk di area seluas sekitar 2.590 kilometer persegi tersebut.

Namun kurangnya minat investor asing dan masalah pembebasan lahan telah menyebabkan penundaan proyek IKN ini.

Para pemerhati lingkungan telah menyuarakan keprihatinan mengenai dampak pembangunan ibu kota baru terhadap hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah itu.

Selain itu, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini juga menuai kritik, terutama mengingat adanya kebutuhan mendesak lainnya di Indonesia, seperti pengentasan kemiskinan dan layanan kesehatan.

Jokowi telah menunda penandatanganan keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota, mengisyaratkan bahwa hal tersebut mungkin merupakan tugas dari Prabowo, yang, menurut beberapa analis, mungkin tidak begitu tertarik dengan proyek tersebut.

Jokowi pada pertengahn minggu ini memperingatkan agar tidak terburu-buru melakukan relokasi pegawai negeri ke Nusantara.

Bulan lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan gelombang pertama yang terdiri dari 1.740 pegawai negeri sipil dijadwalkan untuk pindah pada September, meskipun relokasi penuh memakan waktu lebih lama.

"Rencananya memang September, tapi kita tidak mau terburu-buru. Kalau persiapannya belum tuntas, mungkin harus ditunda," kata Jokowi.

Relokasi melibatkan pembangunan 47 menara hunian untuk para pegawai negeri, di mana 21 menara sudah rampung, demikian menurut otoritas IKN.

Strategi tiga fase untuk relokasi pegawai negeri sudah diterapkan, kata para pejabat. Tahap pertama akan merelokasi kelompok terpilih berdasarkan kebutuhan kelembagaan dan kesiapan perumahan, serta menawarkan tunjangan perintis kepada mereka yang pindah lebih awal.

Tahap kedua mencakup upaya rekrutmen, dengan lebih dari 40.000 posisi dialokasikan untuk lembaga pemerintah pusat di IKN.

Tahap ketiga adalah perpindahan pegawai negeri sipil daerah dari daerah sekitar untuk meningkatkan kapasitas administratif.

Prabowo yang rencananya akan dilantik sebagai presiden pada Oktober nanti berjanji akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan Nusantara.

Jokowi juga memiliki antusiasme yang sama dengan Prabowo. “Prabowo sebenarnya ingin mempercepat pembangunan,” kata Jokowi, Rabu.

“Saya bilang ke dia, membangun Nusantara butuh waktu 10, 15, 20 tahun. Dia (Prabowo) menjawab, ‘Itu tidak cukup cepat; Saya ingin ini selesai dalam empat, lima, enam tahun,” kata Jokowi.

Protes warga

Di dekat lokasi upacara di Istana Negara di IKN, sejumlah organisasi masyarakat dan penduduk setempat berkumpul untuk mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan dengan lebih sederhana, yang dibarengi dengan unjuk rasa menyoroti apa yang mereka lihat sebagai dampak buruk dari proyek pembangunan ibu kota baru.

Aktivis Greenpeace membentangkan spanduk besar berwarna merah bertuliskan “Indonesia Tidak untuk Dijual, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang IKN yang diresmikan Jokowi akhir bulan lalu.

Fathur Roziqin Fen, direktur eksekutif kelompok lingkungan hidup Walhi di Kalimantan Timur, mengatakan pembangunan di Nusantara mengancam satwa liar lokal, termasuk orangutan, bekantan, dan lumba-lumba di lanskap Teluk Balikpapan.

“Nusantara adalah wajah sempurna dari ilusi keagungan perayaan 79 tahun kemerdekaan,” kata Fathur. “Kebanggaan kita terhadap nasionalisme dan kebangsaan terjebak pada kemegahan infrastruktur saja. Fakta di lapangan seperti konflik agraria, dampak ekologi, dan kriminalisasi menjadi kabur.”

Nusantara telah kehilangan kawasan hutan yang setara dengan hampir 50.000 lapangan sepak bola selama lima tahun terakhir, menurut Forest Watch Indonesia.

Badan pengawas lingkungan hidup mengatakan hanya tersisa 77.500 hektar hutan alam di kawasan yang ditetapkan sebagai ibu kota baru.

Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, mengkritisi terbatasnya keterlibatan warga lokal dalam peristiwa Nusantara.

Dia mengatakan perayaan ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk berhubungan dengan mereka yang terkena dampak relokasi ibu kota, yang banyak dari mereka telah kehilangan tanah untuk pembangunan proyek tersebut.

“Ada banyak laporan dari warga yang tinggal 3 hingga 4 kilometer jauhnya tentang masalah air dan kompensasi yang tidak memadai atas tanah mereka,” katanya. “Seharusnya mereka yang diundang, bukan diplomat dan pejabat Jakarta.”

Tria Dianti di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.