Gibran resmi mundur sebagai Wali Kota Surakarta

Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Surakarta, dan menyebut keputusan itu sebagai langkah mempersiapkan diri menjelang pelantikan sebagai wakil presiden Oktober mendatang.

Pengunduran diri Gibran disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta dalam rapat paripurna pada Rabu (17/7), setelah sehari sebelumnya putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo tersebut menyerahkan surat pengunduran dirinya ke dewan.

Gibran membacakan surat tersebut di rapat paripurna yang disiarkan melalui Youtube DPRD Surakarta. Masa jabatan Gibran seharusnya selesai tahun depan.

"Selain untuk mempersiapkan pelantikan pada 20 Oktober nanti, banyak hal lain yang saya harus persiapkan dari sekarang," kata Gibran kepada wartawan usai menyerahkan surat pengunduran diri ke DPRD Surakarta Selasa, seraya menambahkan bahwa ia dan keluarga juga akan pindah ke Jakarta pada Rabu (17/7).

Tidak ada penolakan dari anggota DPRD Surakarta atas pengunduran diri Gibran dalam rapat yang berlangsung singkat, sekitar 30 menit tersebut.

Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo mengatakan lembaganya selanjutnya akan meneruskan surat pengunduran diri Gibran ke pemerintah pusat, melalui Gubernur Jawa Tengah.

"Pimpinan DPRD akan mengusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, untuk menetapkan pemberhentian," kata Budi.

Dalam rapat paripurna, Budi juga memberikan cendera mata berupa keris kepada Gibran, sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama mereka sekitar tiga tahun terakhir di Surakarta.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, DPRD memang hanya berwenang untuk mengusulkan pengunduran diri wali kota atau bupati kepada gubernur, bukan mengesahkannya. Keputusan akhir akan diambil presiden melalui kementerian dalam negeri.

Ratusan simpatisan mendatangi Gedung DPRD Surakarta, membawa beragam spanduk yang berisi ucapan terima kasih kepada Gibran, Kompas.com melaporkan. Spanduk bernada serupa juga dibentangan sejumlah aparatur sipil negara di Balai Kota Surakarta.

Gibran menepis pengunduran diri yang tergolong dini ini sebagai persiapan untuk berpartisipasi dalam kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar November.

Berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye pilkada dimulai 25 September hingga 23 November 2024, sementara pemungutan suara digelar 27 November.

Sejauh ini, adik Gibran yakni Kaesang Pangarep telah digadang-gadang bakal maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, salah satunya di pemilihan Jakarta.

"Pertimbangan sendiri (untuk) saya mundur sekarang. Bukan untuk berkampanye pilkada,” ujar Giran.

"Dijeda waktu tiga bulan ini, saya mungkin lebih banyak belanja masalah, terutama ke tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di lokasi-lokasi lain, terutama di luar Jawa, dan IKN (Ibu Kota Nusantara) akan menjadi prioritas.”

Berbeda dengan sang anak, Jokowi pada 2014 mengundurkan diri sebagai Gubernur Jakarta sekitar dua pekan jelang dilantik sebagai presiden terpilih.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Lodewijk Paulus menilai keputusan mundur Gibran sebagai langkah tepat. Gibran disebut akan bisa berfokus menyiapkan pemerintahan ke depan bersama presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa menggangu kelangsungan Pemerintahan Kota Surakarta.

"Otomatis, Beliau sebagai wali kota harus mundur sehingga pekerjaan di Surakarta bisa lancar," kata Lodewijk, dikutip dari Tempo.co.

Lodewijk tak menjawab kala ditanya apakah Prabowo, yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan, bakal mengikuti langkah serupa Gibran.

Kepentingan politik

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengatakan Gibran semestinya mundur dari jabatan wali kota saat masa kampenye presiden dan wakil presiden.

"Menurut saya, aneh kalau dia mundur sekarang. Justru dia sekarang harus menuntaskan pekerjaan di Surakarta," kata Deddy dalam keterangan tertulis diterima BenarNews, seraya menilai Gibran telah banyak meninggalkan pekerjaan di Surakarta saat masa kampanye pemilihan umum.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meragukan pernyataan Gibran yang menyebut akan "belanja masalah" dalam kurun tiga bulan menjelang pelantikan.

Ia menilai, Gibran kemungkinan bakal lebih banyak berkeliling ke daerah-daerah yang memiliki muatan politik seperti Jakarta dan Jawa Tengah, di mana adik bungsunya Kaesang Pangarep digadang-gadang maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur; serta Sumatra Utara, di mana iparnya yakni Bobby Nasution telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon gubernur.

"Ia mungkin akan keliling, blusukan, tapi bisa jadi itu untuk kepentingan Kaesang atau Bobby. Jadi, bisa jadi tiga daerah itu yang akan dikunjungi Gibran," kata Ujang kepada BenarNews.

"Sudah bisa dibaca secara politik, bahwa ada korelasi ke arah sana."

Pengamat politik Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko, menilai keputusan Gibran memilih mundur sebagai pilihan rasional karena karena terdapat sejumlah kepentingan politik nasional yang harus diurusinya.

Anang merujuk kepentingan memuluskan jalan Bobby di Pilkada Sumatra Utara dan Kaesang yang saat ini belum juga memastikan akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah, serta isu Ibu Kota Nusantara yang belakangan diterpa isu pembangunan yang mandek.

Adapula sinyalemen ketidakakuran pernyataan antara Prabowo dengan Jokowi, seperti tatkala presiden terpilih itu menyitir perihal “untuk apa bangun pelabuhan, gedung, bandara, kereta api, kalau negara tidak aman terlindungi”.

"Ada agenda lain yang jauh lebih penting dibanding mempertahankan posisi Wali Kota Surakarta," kata Anang kepada BenarNews.

"Ini adalah bentuk kubu Jokowi lebih proaktif. Karena dalam beberapa kesempatan, statemen Prabowo juga enggak sejalan dengan Jokowi."

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor meragukan dugaan keputusan Gibran mundur sebagai bagian mempersiapkan diri mendukung adik-adiknya atau tokoh tertentu pada pilkada mendatang.

Menurut Firman, dukungan Gibran akan lebih berdampak jika dirinya tetap menjadi Wali Kota Surakarta karena ia tergolong berhasil memimpin kota tersebut.

"Terkait pilkada, akan lebih menguntungkan jika Gibran masih menjabat sebagai wali kota jika ingin mendukung calon kepala daerah," ujar Firman.

"Mungkin ada yang tidak puas, seperti kelompok yang kerap mengkritisi politik dinasti. Namun secara keseluruhan, kelihatannya masyarakat Solo puas dengan kinerjanya, apalagi banyak investor datang."

Ami Afriatni di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.