Pemerintah Tuntaskan Ambil Alih 51 Persen Saham Freeport Indonesia

Pemerintah Indonesia lewat induk usaha bidang tambang PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akhirnya menuntaskan pengambilalihan 51,23 persen saham di PT Freeport Indonesia.

Indonesia kini menjadi pemegang saham mayoritas, sejak tambang tembaga terbesar kedua di dunia itu beroperasi pada 1973.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia hanya memegang 9,36 persen saham.

"Hari ini adalah momen bersejarah," kata Presiden Joko "Jokowi" Widodo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.

"Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat."

Pengambilalihan ini tak ubahnya ujung manis bagi Jokowi. Ia memang menjanjikan kepemilikan saham mayoritas Indonesia di Freeport saat kampanye pemilihan presiden 2014.

Sempat diwarnai kasus "Papa Minta Saham" yang melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto pada akhir 2015, negosiasi pengalihan saham dimulai Januari 2017, seiring terbitnya peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha  pertambangan mineral dan batubara yang memuat ketentuan divestasi saham sampai 51 persen secara bertahap.

"Bahwa nanti income, pendapatan baik dari pajak maupun bukan pajak, royalti, semuanya tentu lebih besar dan lebih baik. Inilah yang kita tunggu," lanjut Jokowi.

CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, yang turut hadir memberikan keterangan di Istana Kepresiden mengaku lega dengan rampungnya pengambilalihan saham.

Kini, tambah Richard, perusahaan bisa mulai berfokus mengembangkan tambang bawah tanah.

"Saya berterima kasih untuk yang mendukung solusi ini. Kami berusaha untuk memenuhi keinginan Presiden Jokowi dan hasilnya kami diberikan kewenangan untuk beroperasi hingga 2041 dengan kebijakan fiskal yang stabil," kata Richard.

"Langkah selanjutnya adalah transisi dari tambang terbuka yang sudah kami operasikan sejak 1990, bertransformasi ke tambang bawah tanah terbesar di dunia."

Freeport kini menggali 700 kilometer tambang bawah tanah, dan direncanakan bertambah menjadi 1.000 kilomter.

Saham Papua

Untuk penguasaan saham hingga 51,23 persen, PT Inalum merogoh kocek sebesar USD3,85 miliar atau setara Rp55 triliun.

Jumlah ini lebih rendah ketimbang permintaan awal Freeport McMoran yang menghendaki dana sebesar USD12,15 miliar.

Dari total 51,23 persen yang dikuasai, sebanyak 10 persen saham nantinya bakal dibagikan untuk Papua, dengan rincian tujuh persen untuk Kabupaten Mimika dan tiga persen untuk Provinsi Papua.

"Sudah disepakati. Semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja. Masyarakat Papua juga mendapatkan 10 persen dari saham yang ada," tambah Jokowi.

"Papua juga dapat pajak daerahnya."

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertambangan Papua Fred Boray, di laman CNBC Indonesia, mengaku senang dengan tuntasnya pengalihan saham karena bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

"Saat ini kami tengah mengurus masalah legalitas terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika," ujar Fred di laman tersebut.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin seusai keterangan pers di Istana Kepresidenan menambahkan, pembagian sepuluh persen saham untuk pemerintah daerah Papua ini menunjukkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Ini contoh pertama. Akan diulang di seluruh kontrak lainnya, yang akan melibatkan seluruh masyarakat lokal," kata Budi.

Seiring pengalihan saham, Budi pun yakin akan terjadi pengalihan keterampilan untuk warga negara Indonesia.

"One day lulusan kita bisa, cuma kita harus belajar. Dan Freeport McMoran adalah the best operator for underground mining. Ini kesempatan kita untuk belajar sebanyak-banyaknya sehingga ke depan putra-putri Indonesia bisa menjadi operator terbaik," ujarnya.

Terkait politik

Mengutip laporan keuangan 2017, Freeport Indonesia mengoperasikan enam tambang di Papua, dengan yang terbesar adalah Grasberg Block Cave yang memiliki kandungan tembaga 1,01 persen per metrik ton, emas sebesar 0,72 gram per metrik ton, dan perak senilai 3,52 gram per metrik ton.

Tahun lalu, mereka beroleh pendapatan sebesar USD4,44 miliar atau sekitar Rp62,16 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat USD3,29 miliar atawa setara Rp46 triliun.

Perkiraan total, Freeport Indonesia memiliki cadangan tembaga sebesar 38,8 miliar pound, 33,9 juta ounce emas, dan 153 juta ounce perak.

Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai pengambilalihan itu terkesan setengah hati karena valuasi pengalihan saham terlalu besar.

"Indonesia sepertinya tidak kuat dalam negosiasi," kata Ahmad di laman CNN Indonesia.

“Kalau dihitung kepemilikan barang Freeport Indonesia itu Rp80 triliun, daripada hanya bayar Rp50 triliun hampir Rp60 triliun tapi hanya genggam 51 persen, lebih baik sekalian saja habis-habisan bayar banyak."

Perihal serupa sebelumnya juga terus digaungkan kubu oposisi, dengan menilai pengalihan saham sebagai strategi politik meraup suara jelang pemilihan umum.

Adapun juru bicara tim kampanye Jokowi, Ace Hasan Syadzili, mengatakan bahwa pengalihan saham Freeport merupakan bukti pemerintah berpihak kepada rakyat.

"Selama ini kan beliau sering dituding pro-asing," ujar Ace kepada BeritaBenar.