Dukungan Kepala Daerah Dinilai Untungkan Jokowi

Pengamat mengatakan dukungan yang telah disuarakan beberapa kepala daerah kepada Joko "Jokowi" Widodo pada pemilihan presiden (Pilpres) April 2019 dinilai akan menguntungkan calon presiden petahana tersebut karena dapat membantu meraup suara di daerah.

"Bisa mengamankan suara di daerah," kata pengamat politik Universitas Padjadjaran, Muradi, kepada BeritaBenar, Jumat, 6 Juli 2018.

"Meski tidak bakal menjamin kemenangan."

Serupa penilaian pengamat dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, yang menyebut dukungan langsung para kepala daerah bisa membantu mengarahkan suara pemilih kepada Jokowi.

"Meski belum tentu signifikan," ujarnya.

Dukungan kepala daerah terbaru untuk Jokowi disuarakan Bupati Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Sappi Patenduk.

Ia menyampaikannya usai pertemuan antara Presiden dan para bupati se-Indonesia di Istana Bogor, Kamis, saat membahas tentang keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.

Sebelumnya, sokongan juga telah disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Madji alias Tuan Guru Bajang.

Dukungan Zainul mengejutkan banyak pihak karena beberapa kalangan kelompok Islam telah berinisiatif mengusung dia sebagai calon presiden.

Ketika maju sebagai calon gubernur periode kedua pada 2013, Zainul diusung Partai Demokrat. Dalam Pilpres 2014, Zainul menjadi tim sukses pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang kala itu pesaing Jokowi dan Jusuf Kalla.

Selain Umbu dan Zainul, dukungan juga telah dinyatakan sejumlah kepala daerah yang menang melalui hitung cepat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni lalu.

Mereka adalah Ridwan Kamil yang menang di Jawa Barat dan Khofifah Indar Parawangsa yang unggul di Jawa Timur.

Khofifah merupakan mantan Menteri Sosial Pemerintahan Jokowi sebelum maju dalam Pilkada Jawa Timur, dan Ridwan Kamil adalah bekas Walikota Bandung.

Gubernur terpilih Jawa Tengah untuk periode kedua, Ganjar Pranowo, dipastikan akan mendukung Jokowi karena dia merupakan kader PDI Perjuangan.

Jumlah pemilih di tiga provinsi – Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah – mencapai 89 juta lebih. Sedangkan pemilih pada Pilpres tahun depan lebih dari 196,5 juta orang.

"(Dukungan kepala daerah) akan berpengaruh membentuk persepsi dan mengarahkan suara dukungan. Meski nanti akan tetap kembali ke figur yang maju di Pilpres," tambah Pangi Syarwi.

Belum ada dukungan

Sementara itu, kemungkinan lawan Jokowi pada Pilpres 2019 yakni Prabowo Subianto sejauh ini belum mendapatkan dukungan langsung dari para kepala daerah, kendati di sejumlah daerah calon yang diusung Prabowo dan Gerindra dinyatakan memenangkan Pilkada, semisal Sumatera Utara.

Partai Gerindra --kendaraan politik Prabowo-- masih terus membicarakan koalisi dengan sejumlah partai yang belum menentukan kubu, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Mereka bahkan disebut-sebut mempertimbangkan kandidat presiden lain, memosisikan Prabowo sebagai tokoh di "belakang layar", salah satunya dengan mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies yang diusung Gerindra dan PKS pada Pilkada Jakarta 2017 dipertimbangkan untuk dipasang dengan bekas Gubernur Jawa Barat yang juga politikus PKS, Ahmad Heryawan.

Sembilan aktivis Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera pada Jumat telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, tetapi tidak dijelaskan partai pengusungnya.

"Kami siap memperjuangkan dan memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI periode 2019-2024 dengan cara-cara cerdas dan bermartabat sesuai kaidah demokrasi yang baik dan benar," kata koordinator aliansi, La Ode Basir, saat deklarasi.

Sejauh ini, belum pernyataan resmi dari Anies apakah dia bersedia maju sebagai calon presiden. Tetapi dalam beberapa kesempatan sebelumnya, dia menyatakan akan fokus membenahi Jakarta.

Tetap yakin

Mengenai dukungan yang terus berdatangan pada Jokowi dari sejumlah kepala daerah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, tak mempermasalahkan.

"Kami menghormatinya," katanya, seraya menambahkan dukung mendukung dalam politik adalah hak pribadi seseorang.

Ia pun tak khawatir dukungan yang disampaikan para kepala daerah bakal menggerus suara Prabowo saat Pilpres nanti, seperti NTB, yang merupakan daerah lumbung suara Partai Gerindra dan Prabowo Subianto.

"Kami sudah ada hitung-hitungan lah," lanjut Ahmad Riza, "kami percaya NTB masih akan menjadi basis suara."

Boleh menjadi tim sukses

Kementerian Dalam Negeri tidak melarang kepala daerah menyuarakan dukungan pada calon presiden. Mereka bahkan diizinkan menjadi tim sukses pasangan calon presiden.

"Silakan saja (jadi tim sukses)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, "asal tidak mengganggu tugas sebagai kepala daerah."

Menurut Tjahjo, selama ini para kepala daerah memang berasal dari partai politik yang berbeda sehingga wajar mengusung dan menjagokan calon berbeda pula.

"Tapi kami duduk sama-sama, membahas bersama-sama. Tidak ada masalah. Tidak ada sekat," lanjut Tjahjo.

Merujuk laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran calon presiden dibuka pada 4-10 Agustus 2018. Lalu, dilanjutkan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 21 September 2018.

Adapun pendaftaran calon anggota legislatif telah dibuka pada 4 Juli hingga 17 Juli. Penetapan calon dilaksanakan 14-20 September, dan selanjutnya diumumkan pada 21-23 September.

Selain memilih presiden dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, pemilu yang digelar bersamaan pada 17 April 2019 juga memilih empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari setiap provinsi.