Demokrat Resmi Usung Prabowo sebagai Capres

Partai Demokrat akhirnya memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres), melawan calon petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Kita sepakat melaksanakan kerja sama politik yang terwujud dalam koalisi, dimana kami juga mengajak partai lain untuk koalisi,” kata Prabowo kepada pers usai bertemu Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di rumahnya, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018.

Prabowo mengatakan, SBY sudah menyerahkan mandat sepenuhnya kepada dia untuk deklarasi, menentukan visi-misi serta calon wakil presiden (cawapres).

Beberapa kalangan memprediksikan bahwa kesepakatan koalisi Demokrat dan Gerindra membuka peluang besar bagi putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres.

Tapi, Prabowo menegaskan SBY “tidak mensyaratkan sesuatu” dalam kesepakatan koalisi, kecuali hanya menekankan agar dia “memegang teguh kepemimpinan kuat dan harus memperjuangkan kepentingan rakyat.”

SBY yang berdiri di samping Prabowo mengiyakan semua pernyataan Prabowo.

“Dengan izin Allah kita bisa dipertemukan untuk perubahan lima tahun ke depan, ke arah lebih baik,” ujar SBY.

“Pak Prabowo, calon presiden kita," tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin perwakilan dari kedua partai tersebut.

Alasan SBY mendukung Prabowo karena pemerintahan Jokowi dianggap belum mampu mengatasi permasalahan bangsa seperti kemiskinan, kenaikan harga barang dan lemahnya daya beli masyarakat.

“Persoalan itulah yang harus jadi prioritas bagi pemimpin dan pemerintahan yang akan datang,” tukas SBY.

Koalisi Demokrat dan Gerindra disepakati setelah SBY dan Prabowo beberapa kali bertemu. Pertemuan ini adalah kunjungan balasan SBY ke Prabowo setelah pada 24 Juli malam lalu keduanya bertemu di rumah SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Batal ke Jokowi

SBY sebelumnya sempat “mesra” dengan Jokowi yang dianggap sebagai sinyal Demokrat akan mendukung calon petahana di Pilpres 2019.

Pendukung Jokowi menuding SBY berbalik arah ke kubu oposisi itu karena tawaran agar Jokowi mempertimbangkan AHY jadi cawapres ditolak.

Namun, SBY membantahnya.

“Hubungan saya dengan Ibu Megawati (Soekarnoputri) belum pulih, jadi ada jarak, masih ada hambatan di situ," ungkap SBY menjelaskan alasannya tidak berkoalisi dengan Jokowi usai bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, 25 Juli lalu.

Megawati ialah Ketua Umum PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi. Ketika Megawati menjadi presiden pada 2001-2004, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan, hubungan keduanya retak. SBY mundur dari Menko Polkam dan maju dalam Pilpres 2004 yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mengalahkan Megawati sebagai petahana yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi.

Prabowo dan SBY memiliki kesamaan latar belakang yaitu merupakan jenderal purnawirawan TNI Angkatan Darat.

“Kami punya DNA yang sama, alumni TNI, komit dengan Undang-Undang 1945,” tukas Prabowo.

Ijtima ulama

SBY dan Prabowo juga bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman – meski waktu dan tempatnya berbeda –  untuk membahas koalisi termasuk soal cawapres hasil rekomendasi Forum Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang digelar Sabtu lalu.

GNPF, organisasi yang menggerakkan massa pada Aksi Bela Islam 411 dan 212 menuntut Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dipenjara tahun lalu, merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres untuk Prabowo mewakili kalangan agamis.

Ustaz Somad telah menyatakan tidak bersedia jadi cawapres karena akan fokus menjadi penceramah.

“Saya akan konsultasi dengan semua pihak,” kata Prabowo terkait rekomendasi itu.

Pemilihan cawapres untuk Prabowo diprediksikan merupakan  persetujuan politik antara Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS.

Pendaftaran calon presiden dan cawapres akan berlangsung pada 4 – 10 Agustus 2018.

Pertama kali koalisi

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, mengatakan koalisi Gerindra dan Demokrat baru pertama kali ini terbentuk.

“Gerindra dan Demokrat belum pernah bikin sejarah kedua partai bekerjasama. Secara nasional mereka belum pernah koalisi,” katanya kepada BeritaBenar.

Menurutnya, Demokrat bisa menambah amunisi bagi koalisi Prabowo untuk menantang Jokowi yang didukung PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dua yang terakhir adalah partai baru dalam kontestasi politik 2019.

Meski sudah mengantongi satu nama, tapi Jokowi belum juga mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya.

“Pertarungan agak seimbang antara koalisi Jokowi dan koalisi Prabowo,” kata Hendri.

“Tapi mungkin Jokowi lebih unggul sedikit karena elektabilitasnya lebih tinggi dibanding Prabowo. Elektabilitas Jokowi masih tinggi walaupun belum tembus 50 persen.”

Jarak elektabilitas Jokowi dan Prabowo dalam beberapa survei terbaru masih 20 persen.

Namun demikian, sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan Juni lalu mendapati Jokowi akan mendapatkan 50 persen suara dibandingkan 39 persen suara bagi Prabowo,

Partai pendukung Jokowi mengaku tak khawatir dengan berkoalisinya Demokrat dan Gerindra.

“Koalisi pendukung Pak Jokowi sama sekali tidak merasa terancam,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar, Sarmuji.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.