Debat Perdana, Jokowi dan Prabowo Sepakat Teroris Tidak Terkait Islam

Analis mengatakan jawaban kandidat belum menyuarakan solusi konkret terhadap isu yang ditanyakan.
Arie Firdaus
2019.01.17
Jakarta
190117_ID_Debate_1000.jpg Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersalaman, sementara Ketua KPU Arief Budiman memperhatikan, sebelum acara debat digelar di Jakarta, 17 Januari 2019.
AFP

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersepakat bahwa terorisme tidak ada kaitan dengan Islam dan harus diberantas melalui program deradikalisasi dan peningkatan ekonomi.

Hal itu disampaikan kedua pasangan dalam debat perdana di televisi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis malam, 17 Januari 2019.

"MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad, jadi haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan. Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang melakukan kerusakan di bumi harus dihukum dengan berat," kata Ma'ruf, yang lebih banyak diam selama debat.

"Maka jalannya adalah yang sebabkan ia menyimpang radikal. Kalau keagamaan, bagaimana luruskan paham keagamaannya. Kalau ekonomi, sosial, maka pendekatan pemberian lapangan kerja dan santunan."

"Kita juga akan melakukan pendekatan yang humanis dan manusiawi dengan tidak melanggar HAM. Kami akan mengajak ormas-ormas, khususnya organisasi keagamaan," imbuh Ma’ruf.

Begitu pula pernyataan Prabowo, yang mengatakan terorisme tidak terkait Islam.

Menurutnya, terorisme bahkan tidak jarang adalah "kiriman" dari negara lain dan dibuat seolah-olah berasal dari Islam.

"Saya mengerti benar-benar. Jadi stigma radikal yang dicap ke Islam, saya tolak itu," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan terorisme yang terjadi di Indonesia muncul karena ada warga yang merasa putus asa akibat berbagai perlakuan ketidakadilan di tengah masyarakat.

"Mereka melihat perlakuan tidak benar, mereka tersakiti, mereka dipengaruhi pengajar-pengajar ataupun orang-orang yang radikal," tegasnya.

Isu korupsi

Isu terorisme merupakan salah satu tema yang ditanyakan panelis debat kepada kedua pasangan calon.

Selain itu, mereka juga ditanya tentang cara pemberantasan korupsi.

Calon presiden petahana Jokowi sempat membuat perdebatan sedikit memanas, tatkala ia menyinggung Partai Gerindra pimpinan Prabowo banyak mengajukan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019.

Jokowi menyitir data lansiran Indonesia Corruption Watch (ICW), yang memang menempatkan Gerindra sebagai partai paling banyak mengusung eks-narapidana korupsi, yakni 46 calon anggota legislatif, dalam pemilu yang digelar bersamaan dengan pemilihan presiden pada 17 April mendatang.

"Setahu saya, caleg itu ketua umum partai yang tanda tangan?" ujar Jokowi.

Nada bicara Prabowo sempat meninggi saat menjawab pertanyaan Jokowi tersebut, lalu membalas dengan mengatakan agar kandidat tidak saling tuduh partai masing-masing karena ia mengaku belum memiliki data.

Seperti tak puas dengan jawaban Prabowo, Jokowi kembali mengulang pertanyaannya sembari menambahkan, "Saya tidak menuduh partai Bapak korupsi."

Suasana ruangan debat kemudian sejenak berubah sedikit gaduh, karena Prabowo menggoyangkan kedua tangannya seperti menari, sebelum menjawab pertanyaan Jokowi tersebut.

Kegaduhan bertambah saat calon wakil presiden Sandiaga yang memijat pundak Prabowo dari belakang, seolah berusaha menenangkan pasangannya itu.

Lalu Prabowo menambahkan, "Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa."

"Yang korupsi triliunan itu yang harus ditindak,” tegasnya.

Adapun Prabowo-Sandiaga mencecar Jokowi terkait komitmen memberantas korupsi karena mengangkat tokoh partai politik sebagai menteri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebanyak 17 orang dari 34 anggota kabinet Jokowi saat ini memang berasal dari partai politik.

"Bagaimana Anda menjamin, pejabat yang bekerja tidak punya kepentingan kelompok atau bisnis? Terutama yang merugikan petani seperti impor gula dan beras," ujar Prabowo.

Pernyataan itu lantas dibalas Jokowi dengan mengatakan, "Saya tidak punya beban masa lalu, sehingga saya bisa leluasa dalam memberikan instruksi. Namun kalau Pak Prabowo menemukan sesuatu, silakan menggunakan mekanismenya, dengan melaporkan (jika ada korupsi akibat konflik kepentingan) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau polisi."

Tak konkret

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Luky Sandra Amalia menilai debat sejatinya tidak menyuarakan solusi konkret.

"Masih narasi di permukaan saja," katanya kepada BeritaBenar.

Ia mencontohkan pasangan Prabowo-Sandiaga yang cenderung bersikap pragmatis dengan selalu menyampaikan masalah ekonomi sebagai solusi semua masalah, baik mengenai terorisme maupun pencegahan korupsi.

Prabowo memang berulang kali mengatakan akan menaikkan gaji aparatur sipil negara untuk mencegah korupsi.

"Mencoba pragmatis," tambahnya.

Pendapat senada juga disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani yang menyebut kedua calon masih berfokus pada pembicaraan di tataran permukaan.

Ia mencontohkan dalam isu terorisme, saat kedua pasangan calon bersepakat menangkal radikalisme dapat dilakukan cukup lewat program deradikalisasi atau memperbaiki kehidupan ekonomi.

"Padahal, masalahnya lebih dari itu," ujar Yati.

"Ada masalah penyalahgunaan wewenang, akuntabilitas Densus 88 yang tak terukur, dan pelibatan TNI di undang-undang yang baru."

Debat lanjutan akan digelar KPU sebulan ke depan, tepatnya 17 Februari dengan materi seputar energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Dalam debat kedua nanti hanya akan diikuti oleh calon presiden.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.