Survei: COVID-19 Picu Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan dan migran di Asia

Hampir separuh masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan dua negara Asia lainnya menyalahkan kelompok tertentu atas penyebaran COVID-19, kata sebuah survei baru yang dirilis Kamis (17/9), meningkatkan kekhawatiran bahwa pandemi tersebut memicu diskriminasi terhadap migran, kelompok terpinggirkan, dan lainnya.

Sebanyak 49 persen responden menganggap kelompok tertentu bertanggung jawab atas penyebaran penyakit virus corona, menurut survei terhadap sekitar 5.000 orang yang dilakukan oleh Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit Merah (IFRC) di negara Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Pakistan.

Kelompok yang disalahkan termasuk imigran, kelompok yang melakukan ibadah keagamaan secara massal dan mereka yang tidak mengikuti protokol pencegahan COVID-19, seperti tidak mengenakan masker atau tidak menerapkan pembatasan jarak fisik, kata IFRC.

“Sangat mengkhawatirkan, temuan kami menunjukkan bahwa hampir setengah dari orang yang disurvei percaya bahwa kelompok tertentu bersalah atas penyebaran COVID-19,” kata Dr. Viviane Fluck, koordinator keterlibatan dan akuntabilitas komunitas di IFRC, dalam sebuah pernyataan.

“Kami sangat prihatin bahwa kelompok rentan seperti migran dan mereka yang tidak mampu membeli alat pelindung seperti masker dapat didiskriminasi karena stigma dan ketakutan yang muncul dari pandangan ini.”

Survei diadakan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang orang ketahui mengenai virus corona dan bagaimana penyebarannya, untuk memungkinkan tanggapan berbasis komunitas yang lebih kuat, kata IFRC. Wawancara dengan responden berlangsung dari 29 Mei hingga 20 Juli.

Temuan survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh orang Indonesia dan hampir sepertiga orang di Myanmar dan Pakistan menyalahkan kelompok-kelompok seperti orang asing dan pelanggar aturan kesehatan atas penyebaran COVID-19.

Di Malaysia, 69 persen dari orang yang disurvei menyalahkan mereka yang tidak memakai masker dan mereka yang menghadiri pertemuan keagamaan, sebagai kelompok penularan virus.

Di keempat negara tersebut, 62 persen mempercayai televisi sebagai sumber informasi pandemi. Radio dan surat kabar adalah sumber terpercaya berikutnya, masing-masing sebesar 44 persen dan 40 persen, kata survei tersebut.

Namun, hanya 22 persen dari mereka yang disurvei mempercayai media sosial, meskipun itu adalah salah satu sumber informasi utama tentang COVID-19. Artinya, hampir empat dari lima orang tidak mempercayai media sosial sebagai sumber pengetahuan tentang pandemi.

'Siapapun dapat tertular'

Penghakiman tersebut pada akhirnya mengarah pada diskriminasi dan stigmatisasi terhadap mereka yang terjangkit COVID-19, demikian menurut IFRC.

Misalnya, Indonesia, memiliki jumlah kematian akibat COVID-19 cukup tinggi di Asia tetapi juga adalah salah satu negara dengan tingkat pengujian virus corona terendah di dunia, Reuters melaporkan pada hari Kamis.

Salah satu alasan utama rendahnya tingkat pengujian adalah stigma yang terkait dengan virus, kata Wiku Adisasmito, juru bicara satuan tugas COVID-19 Indonesia, dan juga menurut pakar kesehatan masyarakat lainnya.

Indonesia pada hari Kamis melaporkan 3.635 infeksi baru dan 122 kematian baru akibat COVID-19, sehingga total menjadi 232.628 kasus terkonfirmasi secara nasional dengan total 9.222 kematian.

Wiku mengimbau masyarakat untuk tidak menstigmatisasi mereka yang terinfeksi COVID-19.

"Virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia menambahkan bahwa stigma hanya dapat dihapus dengan tanpa lelah mempromosikan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang infeksi dan empati untuk membantu mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurut pernyataan IFRC, stigma terkait COVID-19 juga menimbulkan ketakutan di kalangan kelompok rentan akan didiskriminasi.

Hal ini, pada gilirannya, dapat menjadi kontraproduktif ketika mencoba membendung penyebaran virus, kata Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, pada Mei lalu.

Dalam sebuah tweet yang dia posting saat mengikuti penggerebekan terhadap imigran tidak berdokumen di dekat Kuala Lumpur, Phil mengatakan "Mengangkut migran ke kamp penahanan yang padat akan meningkatkan COVID-19, dan mendorong orang lain bersembunti dan menolak untuk bekerja sama."

Ketika itu, para pejabat Malaysia mengatakan penggerebekan itu dimaksudkan untuk membantu mengekang penyebaran virus.

Sejak itu, jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi dan kematian di Malaysia telah turun secara signifikan, dengan otoritas kesehatan setempat melaporkan hanya 674 kasus aktif dan hanya 128 total kematian akibat penyakit tersebut pada Kamis.

Bulan lalu, otoritas Malaysia mendeportasi seorang migran Bangladesh, Rayhan Kabir, setelah menahannya selama hampir sebulan tanpa dakwaan menyusul kemunculannya dalam film dokumenter berita Al Jazeera. Di dalam film itu ia berbicara tentang dugaan penganiayaan terhadap pekerja migran selama penangkapan mereka yang tidak berdokumen saat puncak pandemi di Malaysia.

Pejabat Malaysia tidak pernah mengungkapkan bahwa penangkapan, penahanan, dan pengusirannya terkait dengan apa yang dikatakannya dalam film dokumenter itu, tetapi polisi memburunya setelah program dokumenter itu ditayangkan. Ia dimasukkan dalam daftar hitam sebagai orang yang "tidak diinginkan".