China ingatkan ASEAN jangan mau dijadikan pion negara kuat

Walau ajakan Wang Yi terkesan obyektif, pengamat mengatakan Myanmar dan Kamboja telah menjadi sekutu China.
Dandy Koswaraputra dan Alvin Prasetyo
2022.07.11
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
China ingatkan ASEAN jangan mau dijadikan pion negara kuat Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara di Sekretariat ASEAN di Jakarta, 11 Juli 2022.
Sekretariat ASEAN

Menteri Luar Negeri China pada hari Senin mendesak ASEAN agar tidak menjadi pion dalam persaingan antara kekuatan besar bahkan ketika ia memposisikan Beijing berada di pihak blok itu, sebuah sikap yang dipertanyakan menyusul serangannya ke perairan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan.

Wang menyampaikan peringatan tersebut dalam pidatonya di Sekretariat ASEAN di Jakarta pada Senin (11/7) dan diduga mengacu pada kebijakan Washington yang berupaya menahan pengaruh Beijing di kawasan.

"Kita harus melindungi wilayah ini dari perhitungan-perhitungan geopolitik dan jebakan hukum rimba, dari dimanfaatkan sebagai bidak catur dalam persaingan kekuatan besar, dan dari paksaan oleh hegemoni dan intimidasi," kata Wang.

Wang mengajak negara ASEAN itu menolak upaya untuk memecah belah mereka menjadi "kelompok-kelompok konfrontatif dan eksklusif," sebuah pernayataan yang tampaknya ditujukan pada inisiatif keamanan Quad dan AUKUS.

Dialog Keamanan Segiempat, atau Quad, terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. AUKUS adalah pakta keamanan di mana Amerika Serikat dan Inggris akan membantu Canberra membangun kapal selam bertenaga nuklir.

"Kita harus menjunjung tinggi kerja sama regional sejati yang menyatukan negara-negara di kawasan dan tetap terbuka untuk negara-negara di luar, dan menolak jenis kerja sama regional palsu yang menjauhkan negara tertentu dan menargetkan pihak tertentu," kata Wang.

Wang telah melakukan tur ke Asia Tenggara untuk mempromosikan Inisiatif Pembangunan Global China, yang dalam pidatonya digambarkan sebagai solusi atas “kurangnya perdamaian global dan dilema kemanan,” dan Belt and Road Initiative (BRI), inisiatif infrastruktur senilai kurang lebih $1 triliun untuk pembangunan jaringan kereta api, pelabuhan dan jembatan di 70 negara.

Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh China mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina, meskipun Beijing mengaku netral.

“Kami prihatin dengan keselarasan RRT (China) dengan Rusia,” kata Blinken kepada wartawan setelah pertemuan dengan Wang di saat mereka menghadiri KTT Menteri Luar Negeri G20.

“Saya tidak percaya bahwa China netral. China mendukung Rusia di PBB dan sampai sekarang masih demikian. [China] malah menggaungkan propaganda Rusia,” katanya.

Blinken mengatakan bahwa negaranya tidak meminta orang lain untuk memilih antara Amerika Serikat atau China, “tetapi memberi mereka pilihan, ketika menyangkut hal-hal seperti investasi dalam infrastruktur dan sistem pembangunan.”

Di Thailand pada Minggu, Blinken mendesak anggota ASEAN dan China untuk mendorong junta Myanmar mengakhiri kekerasan terhadap rakyatnya dan kembali ke demokrasi.

“Adalah kewajiban China dan demi kepentingan negara itu untuk melihat Burma kembali ke jalur sebelumnya,” katanya Blinken setelah pertemuan di Bangkok dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha.

Asia Tenggara telah lama menjadi area sengketa geopolitik antara kekuatan utama yang menjadikan kawasan tersebut strategis dan menyebabkan beberapa negara ASEAN khawatir menentukan keberpihakan dalam persaingan antara AS dan China sekarang ini.

Pidato Wang tersebut disampaikannya beberapa hari setelah menghadiri pertemuan menteri luar negeri G20 di Nusa Dua, Bali dan di tengah diplomasi intens China yang telah mendorongnya mengunjungi seluruh negara ASEAN dalam beberapa pekan terakhir.

Usai menyampaikan pidatonya di Sekretariat ASEAN, Wang diterima Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Istana Kepresidenan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa China mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan resolusi damai di Ukraina.

Retno menjelaskan bahwa Jokowi beserta delegasi China juga membahas berbagai isu bilateral antara lain komitmen kedua negara itu untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan.

Dia mengungkapkan pada tahun 2021 perdagangan kedua belah pihak meningkat lebih dari 54 persen dan mencapai nilai US$110 miliar serta dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun.

“Dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia makin lama makin banyak memasuki pasar Tiongkok," jelas Retno.

"Dibahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ungkap Retno. 

China kuatir hegemoni AS di ASEAN

Pengajar Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman Dr. Agus Haryanto melihat upaya intens China dalam mendekati ASEAN karena kuatir dengan kembalinya AS yang menganggap penting Asia, dalam hal ini Asia Tenggara.

“China sudah merasakan bagaimana AS di bawah Trump yang lebih fokus ke urusan domestik sehingga China lebih leluasa untuk kerja sama dengan anggota ASEAN,” kata Agus kepada BenarNews, Senin.

Kini, tambah Agus, China menganggap AS di bawah Presiden Joe Biden kembali menaruh perhatian besar di kawasan Asia Tenggara seperti perhatiannya terhadap demokrasi di Myanmar dan memperkuat kerja sama dengan Thailand.

“Jika ini terus berlanjut, maka kemungkinan AS juga bisa kembali menyinggung bagaimana kedaulatan di Laut China Selatan yang tentunya akan mengusik negara itu,” paparnya. 

Selama ini, lanjut Agus, persoalan Laut China Selatan kerap menjadi sandungan dalam hubungan anggota ASEAN dan China karena empat negara Asia Tenggara tersebut terlibat dalam tumpang tindih kedaulatan perairan tersebut, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

“Kalau China kan selama ini memang sudah asertif di laut China selatan. Sudah beberapa kali insiden dengan negara-negara ASEAN terutama Vietnam dan Filipina,” kata Agus.

Indonesia selalu menyatakan tidak ada perselisihan dengan China terkait Laut China Selatan meskipun adanya klaim “sembilan garis putus-putus" China yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna.

Pengajar Universitas Al Azhar Indonesia Dr. Ramdhan Muhaimin mengatakan pidato Menlu Wang menjadi ujian sekaligus kritikan terhadap organisasi regional ASEAN yang terlihat tidak solid dan gagap dalam menyikapi dinamika rivalitas kekuatan besar di kawasannya sendiri.

“Isi pidato terkesan objektif, padahal Myanmar dan Kamboja diam-diam telah menjadi sekutu China karena China sudah membangun basis militernya di dua negara itu,” kata Ramdhan kepada BenarNews.

Ramdhan menambahkan bahwa keunikan sekaligus tantangan Indonesia sebagai tulang punggung kawasan adalah negara ini tidak tergabung dengan organisasi blok mana pun baik timur maupun barat yang beraroma rivalitas.

“Bahwa hubungan Indonesia dengan China dan AS lebih kuat pada aspek bilateral dan kelembagaan di bawah PBB,” kata dia.

Ramdhan mengatakan panasnya pertemuan para menlu G20 di Bali, sebagai intro gambaran akan seperti apa kira-kira pada pertemuan puncak G20 pada November di Bali, di mana jika Rusia dan China hadir.

“Dan juga pertemuan-pertemuan itu menjadi ujian besar bagi Indonesia untuk bagaimana bersikap mengimplantasikan bebas-aktif di tengah dinamika rivalitas kekuatan-kekuatan besar yang mengacak-ngacak kawasan Asia Tenggara,” ujar Ramdhan.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.