BPN Akui Tiga Perempuan Terduga Pelaku Kampanye Hitam, Relawan Prabowo

Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengakui bahwa tiga perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat, merupakan relawan mereka.

Tiga perempuan, yang kini diperiksa di Kepolisian Daerah Jawa Barat, dalam sebuah video yang beredar viral tampak berkampanye door to door di Karawang berusaha meyakinkan warga bahwa jika Joko "Jokowi" Widodo kembali terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum, maka azan tak akan lagi diperbolehkan serta perkawinan sejenis akan dilegalkan.

"Betul (relawan). Mereka tergabung dalam Pepes," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahean kepada BeritaBenar, Senin, 25 Februari 2019, “ada (Pepes) sertifikasinya dari BPN.”

Pepes merupakan akronim dari Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata sejumlah perempuan menggunakan bahasa Sunda dalam video yang beredar viral akhir minggu lalu, kepada seorang lelaki di rumahnya.

Dalam bahasa Indonesia, perkataan itu berarti: "suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin".

Meski mengakui bahwa ketiga perempuan itu adalah pendukung Prabowo-Sandiaga, tapi Ferdinand menyangkal jika BPN sengaja mengarahkan isu semacam ini kepada para relawan saat berkampanye.

"Tidak ada. Isu yang dibahas tergantung relawan," ujarnya.

"Dan menurut saya, itu juga bukan kampanye hitam. Mereka hanya mengutarakan unek-unek, kekhawatiran mereka."

‘Merugikan Jokowi’

Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Trunodoyo Wisnu, saat dihubungi mengatakan ketiga perempuan itu ditangkap di Karawang pada Minggu malam, sekitar pukul 23.30 WIB.

Mereka adalah ES dan IP warga Desa Wancimekar dan CW warga Telukjambe.

"Sekarang masih terperiksa, belum tersangka," kata Trunodoyo, saat ditanya status hukum ketiganya.

Perihal motif ketiganya menyuarakan isu itu kala kampanye door to door, Trunodoyo tak merinci dengan dalih penyidik masih mengumpulkan keterangan mereka.

"Nanti kalau sudah jelas akan disampaikan," imbuhnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengapresiasi kepolisian yang telah mengamankan terduga pengampanye hitam yang menyerang Jokowi.

Ia pun berharap kepolisian bersikap tegas mengusut otak kampanye hitam tersebut.

"Karena kampanye hitam itu sangat merugikan Jokowi," ujarnya.

"Dari sisi politik, kampanye itu pun juga dapat disebut provokatif karena bisa dibalas kampanye hitam lain, sehingga mengganggu demokrasi dan pemilihan umum.”

Pendidikan politik

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah Dahlan, menyebutkan pihaknya bersama kepolisian sampai kini masih mendalami kasus dugaan kampanye hitam yang terjadi di Karawang.

"Sedang mendalami, menginvestigasi. Kami telaah soal unsur-unsur yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum," ujar Dahlan seperti dikutip dari laman Kompas.com.

Lebih lanjut, ia berharap partai politik dan kandidat dapat memanfaatkan masa kampanye dengan baik lebih dan menjadikannya ruang pendidikan politik bagi masyarakat.

"Bukan yang menciptakan ketakutan, ancaman, ataupun wacana kebencian yang kita tidak inginkan," tambahnya

Pernyataan senada disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang meminta para elit politik semestinya tidak lagi menggunakan kampanye hitam untuk menyerang lawan lantaran dapat merusak demokrasi.

"Tidak mendidik dan merusak kualitas pemilihan," ujarnya.

"Bawaslu harus lebih proaktif dan tegas menindak para pelakunya.”

Mengutip hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jawa Barat yang merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 32 juta orang, adalah wilayah yang rentan menerima kabar bohong sebagai kebenaran, selain Banten dan Aceh.

Selain ketiga provinsi tadi, survei LIPI juga dilakukan di daerah lain yakni Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.