Seratus hari pemerintahan Prabowo: Istana bantah Gibran tak dilibatkan

Sementara pengamat kebijakan publik sebut sampai saat ini belum ada hal signifikan yang membuat situasi politik, sosial, ekonomi lebih baik dari sebelumnya.
Tria Dianti
2025.01.24
Jakarta
Seratus hari pemerintahan Prabowo: Istana bantah Gibran tak dilibatkan Menteri pertahanan dan presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara pada kongres Partai Nasdem di Jakarta, 27 Agustus 2024.
Yasuyoshi Chiba / AFP

Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cukup harmonis dalam tiga bulan pemerintahan berjalan, demikian kata pejabat terkait, di tengah banyaknya kritikan masyarakat yang menilai komunikasi politik berlangsung buruk dalam kepemimpinan baru ini.

Isu keretakan keduanya merebak setelah unggahan lama sebuah akun  dengan nama "Fufufafa", yang dicurigai milik Gibran, muncul di berbagai media sosial pada Agustus 2024. Isinya antara lain merupakan kritikan negatif terhadap para tokoh politik, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

“Saya rasa pandangan itu tidak tepat. Karena Pak Wakil Presiden Gibran ikut rapat kabinet. Beliau juga ada menjalankan beberapa program. Misalnya Lapor Wapres dan lain-lain,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte dalam diskusi daring Bincang BenarNews yang diadakan oleh BenarNews dengan tema "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo" pada Kamis malam (23/1).

"Lapor Mas Wapres" merupakan program yang diluncurkan 11 November 2024 di mana masyarakat mendatangi Kantor Wakil Presiden di Jakarta untuk melaporkan masalah mereka secara langsung atau lewat WhatsApp.

Philips menilai Gibran cukup aktif dalam program-program andalan pemerintahan Prabowo, termasuk makan bergizi gratis.

“Pak Gibran juga terlibat datang, memeriksa, menengok dan juga memastikan bahwa program itu berjalan baik. Jadi menurut saya pandangan itu per hari ini pandangan yang tidak tepat dan tidak benar menurut saya. Ditambah pemerintahan baru berjalan tiga bulan jadi masyarakat belum banyak melihat,” kata Philips.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai belum ada perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintahan baru ini mengingat baru berjalan tiga bulan.

“Seratus hari sangat sulit untuk dinilai karena kebijakannya masih pakai kebijakan yang sama. Untuk merevisi pun, underlying program juga belum berjalan. Yah minimal paling cepat baru kelihatan enam bulan,” kata Agus yang saat ini menjabat Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group.

“Kalau sekarang menurut saya belum ada pergerakan yang terlihat signifikan dan bisa membuat situasi politik, masyarakat sosial, ekonomi itu lebih baik dari sebelumnya,” ujar Agus.

"Komunikasi agak buruk"

Sementara itu, Agus juga menilai dalam beberapa kesempatan komunikasi yang dilakukan Prabowo terhadap kebijakan baru yang buruk sehingga menimbulkan kontroversial di kalangan masyarakat.

Salah satunya adalah di bidang perumahan dan perpajakan. Pemerintah meluncurkan program tiga juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem. Namun belakangan, diketahui program tersebut tidaklah 100 persen gratis melainkan pemerintah hanya membantu cicilan per bulan saja.

“Ini komunikasinya agak buruk, seharusnya tim memberikan training ya, karena Pak Prabowo tidak biasa berkomunikasi dengan publik dengan baik gitu,” kata dia.

Selain itu ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang menuai kecaman, lantas dibatalkan pada detik akhir tahun oleh Presiden Prabowo. Ia memastikan bahwa kenaikan tersebut hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.

Di sisi lain, Agus menyoroti mayoritas biaya transaksi, jasa dan harga retail di pasaran sudah terlanjur naik karena adanya sentimen tersebut.

“Seperti beli sesuatu di supermarket, bagaimana kalau itu tetap ditarik 12% sementara masyarakat tidak tahu bahwa itu seharusnya 11%. Hal semacam ini saya katakan makanya jangan terburu-buru,” ujar dia.

Agus mengkhawatirkan gaya komunikasi semacam ini nantinya bisa membuat blunder. Apalagi ditambah banyaknya para menteri yang baru kali pertama duduk di pemerintahan.

“Nah ini harus ditata cara bicaranya agar tidak membingungkan publik. Jadi mohon komunikasi kepada publik itu bisa diatur dengan baik sehingga tidak banyak menteri yang keseleo lidah,” kata Agus.

Screenshot 2025-01-24 at 14.01.48.png
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio (kiri), jurnalis BenarNews Ika Inggas (tengah) dan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J Vermonte (kanan) dalam diskusi daring Bincang BenarNews, pada Kamis, 23 Januari 2025. [Foto: BenarNews]

Terkait lingkungan hidup, rencana pemerintah untuk membuka 20 juta hektare lahan hutan sebagai cadangan untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan energi dan air juga menuai kecaman dari kalangan aktivis.

Dalam pidatonya akhir tahun lalu, Prabowo mengatakan Indonesia perlu menambah perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, anggapan sawit merupakan penyebab dari deforestasi adalah tuduhan keliru.

“Nggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestasi tapi namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” kata Prabowo kala itu.

“Benar enggak itu kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan?” lanjutnya kala itu.

Hal ini lantas menimbulkan protes dari kalangan aktivis yang menganggap hal tersebut adalah hal keliru karena sawit bukan tanaman hutan, dan membuka kebun sawit justru memperburuk keadaan.

Menanggapi hal tersebut, Philips J Vermonte menjelaskan kalau Menteri Kehutanan sudah membuat kajian area hutan mana yang bisa digunakan untuk pengembangan energi atau penanaman kelapa sawit.

“Ada area-area hutan-hutan yang akan tetap menjadi hutan lindung dan menjadi kawasan yang dilindungi karena kita ada komitmen terkait dengan climate change,” ujar Philips.

Ia mengaku, kritik dan saran dari masyarakat dan akademisi akan menjadi perhatian dan pertimbangan dari kementerian terkait kebijakan lingkungan hidup.

“Perdebatannya pada dasarnya adalah bagaimana komitmen terhadap pengurangan emisi di sisi yang lain Indonesia juga punya kepentingan untuk tetap melaksanakan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini hal wajar dan akan terus menerus dikomunikasikan dengan stakeholder, sektor swasta, masyarakat, kementerian dan lembaga terkait,” ujar dia.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.