Jokowi: Jadwal pemindahan pegawai negeri tunggu kesiapan IKN

Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo pada Rabu (14/8) mengatakan bahwa jadwal pemindahan pegawai negeri ke Nusantara tidak dipaksakan dan menunggu kesiapan ibu kota negara baru itu, seraya mengakui bahwa relokasi tersebut dapat ditunda.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, direncanakan sebagai proyek jangka panjang, kata Jokowi.

"Rencananya masih September, tetapi kami tidak ingin terburu-buru. Kita tidak ingin memaksakan, melihat kesiapan. Kalau belum siap ya diundur," kata Jokowi kepada jurnalis di IKN.

Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN, yang mencakup pembangunan 47 menara hunian, merupakan proyek besar. Menurut otoritas IKN, 21 menara telah selesai, sedangkan sisanya dijadwalkan selesai pada bulan November.

Pada awalnya, 1.740 pegawai negeri sipil akan dipindahkan pada bulan September, kata pejabat berwenang bulan lalu.

Jokowi mengadakan rapat kabinet pertamanya di istana presiden baru di IKN pada Senin, menggambarkan momen itu sebagai "istimewa" di tengah debu dan puing-puing dari pembangunan yang sedang berlangsung.

Proyek senilai kurang-lebih Rp500 triliun itu, sebagai upaya mengatasi kepadatan penduduk Jakarta dan tantangan lingkungan, dipandang oleh sebagian pihak sebagai simbol masa depan Indonesia.

Namun, sebagian lagi melihat bahwa IKN sebagai proyek yang dipaksakan di tengah berbagai tantangan seperti masalah pembebasan lahan, dan kurangnya antusiasme investor asing.

Sementara itu, Jokowi, yang tampaknya sebelum lengser ingin meninggalkan legasinya melalui IKN ini, menyampaikan bagaimana Nusantara akan menjadi kota yang berkelanjutan dan berteknologi maju yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia dalam rapat kabinet pertama di ibu kota baru.

Ketidakpastian

Sementara Presiden Jokowi terus maju dengan visinya, banyak pegawai negeri sipil, termasuk mereka yang dijadwalkan pindah ke IKN, menghadapi ketidakpastian.

Saddam Candra, 32, adalah salah satu dari banyak ASN yang menghadapi dilema untuk pindah ke Kalimantan.

“Keluarga besar termasuk orang tua ada di Jakarta. Rumah saya juga ada di Jakarta. Kalaupun mau dikontrakkan atau dijual juga tidak mudah,” kata dia kepada BenarNews.

Pemerintah merencanakan akan membangun 40 gedung kementerian di ibu kota baru tersebut seiring santernya rencana pemindahan para pegawai negeri sipil tersebut ke IKN.

Meski sudah menandatangani surat persetujuan untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, termasuk di IKN, Saddam masih khawatir untuk beradaptasi dengan tempat dan lingkungan yang baru.

“Sarana pendidikan untuk anak-anak karena belum terlihat dibangun. Berbeda dengan rumah sakit yang memang sudah mulai dibangun dan tahun ini selesai,” ujar Saddam.

Berbagai skema disiapkan untuk ASN agar mau tinggal di IKN Nusantara, mulai dari tunjangan dan fasilitas serta kenaikan pangkat. Setidaknya pemerintah telah menyiapkan 221 menara apartemen dengan 11.619 unitnya.

Insentif tersebut untuk menyasar sekitar 60.000 ASN yang akan dipindah ke IKN pada gelombang pertama September ini, kata pejabat pemerintah. Meski hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tanggalnya.

Memaksakan diri

Dosen FISIP Universitas Airlangga Antun Mardiyanta mengatakan meskipun pemindahan ASN ini dinilai logis, ia melihat undang-undang yang menjadi payung IKN itu disahkan dalam waktu singkat.

“Ini terburu-buru dan jelas akan mempengaruhi proses implementasinya. Kebijakan strategis ini hanya akan menjadi legacy Presiden Jokowi di kemudian hari,” kata dia dalam pernyataannya kepada BenarNews.

Antun mengharapkan pemindahan ASN ke IKN ini akan menjadi langkah awal untuk memulai transformasi pemerintahan menuju digital governance.

“Kepindahan ke IKN tentu akan menjadi tantangan baru bagi ASN kementerian dan lembaga kalau tantangan akan terus ada dan tidak dapat dihindari di ibu kota baru ini ,” tambahnya.

Meskipun Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih berjanji akan meneruskan proyek tersebut, sejumlah pakar menyatakan keraguannya di tengah upaya dirinya mewujudnya program unggulannya saat kampanye pilpres, yaitu makan siang gratis untuk seluruh siswa di Indonesia.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pemindahan ASN ini terlalu memaksakan diri mengingat fasilitas dan infrastruktur belum siap 100 persen untuk menyambut mereka.

“Fasilitas masih minim, anggaran juga muluk sekali padahal anggaran belum ada. ASN dijanjikan dibayar lebih tapi anggarannya dari mana,” ujar dia.

Idealnya, kata Trubus, memindahkan ASN itu dilakukan setelah semua infrastruktur terbangun lengkap.

“Kalau semua sudah jadi, baru ASN dipindahkan, lalu Presidennya. Itu yang benar urutannya. Kalau ini terbalik. Presidennya yang bernafsu ke sana,” kata dia.

Selain itu, kata Trubus, selama ini belum ada kejelasan mengenai ASN yang mana yang akan dipindah karena fasilitas, sarana dan prasarana semua masih terpusat di Jakarta.

“Kepres-nya juga belum. Semua orang juga pasti nggak mau ditugasi di lokasi yang belum jadi kebutuhan dasarnya,” kata dia.

Menurut Trubus, ASN tidak perlu dijanjikan uang dan insentif besar untuk pindah ke sana.

Selain minim anggaran, janji tersebut terkesan muluk dan berlebihan.

“Mereka kan sudah disumpah mau di mana saja. Malah boros kalau beri insentif bisa semakin bengkak biayanya,” kata dia.