Prabowo terapkan “Asian Way” dalam kebijakan luar negeri

Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, mengatakan akan menerapkan penyelesaian konflik “Asian Way” – tanpa intervensi eksternal – dan menegaskan kembali kebijakan luar negeri yang netral, dalam wawancara pertamanya dengan media asing sejak memenangkan pemilu pada Februari.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Prabowo, yang bulan lalu mengunjungi Tiongkok dan berlanjut mengunjungi Jepang, sekutu Amerika Serikat, mengatakan Indonesia tidak akan memihak Beijing atau Washington.

“Kami mengundang AS, Jepang, Korea, Eropa. Fakta bahwa kami berteman dengan mereka bukan berarti kami tidak bisa berteman dengan China, India, Rusia,” tambahnya, merujuk pada tradisi non-blok dan kebijakan politik bebas aktif yang selalu dimainkan Indonesia.

“Filosofi panduan kami adalah berteman dengan semua negara dalam satu situasi tertentu yang penting bagi kawasan Laut China Selatan,” kata dia di tengah meningkatnya ketegangan terkait klaim teritorial di kawasan tersebut.

Prabowo mengklaim bahwa dirinya merasa yakin bisa menyelesaikan segala macam konflik apa yang dia sebut sebagai “Asian Way” atau cara Asia melalui diplomasi dan negosiasi tanpa campur tangan negara lain.

Prabowo menunjuk keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik masa lalu di Asia Tenggara tanpa campur tangan pihak luar, dan memberikan sebuah model untuk menyelesaikan perselisihan yang ada saat ini.

"Kami pernah berperang di Asia Tenggara 50 tahun lalu, 60 tahun lalu... tapi kami menyelesaikannya tanpa campur tangan asing. Kami berbicara, kami bertemu dan itulah cara berpikir Asia,” kata mantan komandan jenderal Kopassus itu.

Kebijakan keterbukaan Indonesia juga mencakup kemitraan ekonomi sehingga mengundang investasi dari pemain besar global seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan China, kata Prabowo.

“Kami sangat terbuka. Silakan datang ke Indonesia, ambil bagian dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar dia.

“Narasi strategis China”

Menurut pengamat Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Raden Mokhamad Luthfi, “Asian Way” justru merupakan narasi strategis China yang mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2013.

China menggunakan narasi Asia ini untuk membangun hubungan antara ASEAN dan China, terutama terkait sengketa dengan Filipina, Vietnam, dan Malaysia di Laut China Selatan, kata Raden.

“Memang, 'the Asian Way' ala China ini mempromosikan penyelesaian konflik melalui dialog dan konsultasi bilateral,” kata Raden kepada BenarNews.

Tetapi, kata dia, terminologi tersebut juga digunakan oleh China untuk menghindari dari upaya internasionalisasi atau penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui peradilan dan arbitrase internasional.

Meskipun China mempromosikan Asian Way, kata Raden, namun dunia juga melihat bagaimana China secara agresif mengedepankan kepentingan nasionalnya, misalnya di Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan Laut China Timur yang berbatasan dengan Jepang.

“Secara ekonomi, China juga memiliki kemampuan untuk mendominasi dan mempengaruhi negara lain, ujar Raden.

“Ekonomi ke China, pertahanan ke AS”

Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies Erik Purnama Putra mengatakan keinginan Prabowo untuk merangkul kekuatan China dan AS karena pemerintahannya masih membutuhkannya kerja sama dengan Indonesia.

“Prabowo akan mendekat ke China untuk kerja sama ekonomi, tapi untuk pertahanan dia akan lebih ke Amerika Serikat,” ujar Erik kepada BenarNews.

April lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan China telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya yang merupakan perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Erik, bulan depan Prabowo berencana mengunjungi Washington untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk membahas isu pertahanan.

“Dia butuh pendekatan secara langsung ke Washington untuk mempercepat pembelian alutsista seperti pesawat F-15. Prabowo paham, dia tidak bisa lepas dari AS, terkait persoalan militer, pertahanan, dan keamanan,” kata Erik.

Erik mengatakan bahwa Prabowo memahami persoalan Laut China Selatan di mana dia menyadari bahwa secara tiba-tiba dapat menyeret Indonesia, sebagaimana terjadi dalam konflik antara Beijing dan Manila saat ini.

“Oke lah sekarang China jarang berulah sama Indonesia, karena mereka lagi fokus dengan Filipina. Tapi kita tidak tahu ke depannya maka Prabowo akan memperkuat pertahanan Indonesia dengan mendekat ke AS,” jelasnya.

Namun, Erik mengakui bahwa Prabowo memang antusias menghadiri forum-forum internasional ketimbang Jokowi.

Erik juga memprediksi Prabowo akan hadir langsung di forum-forum sidang umum PBB yang selama ini ditinggalkan Jokowi.

“Kalau di era Jokowi, menteri luar negeri yang lebih aktif di kancah internasional. Maka ke depan, Prabowo yang akan lebih aktif ketimbang menteri luar negeri,” jelasnya.

Agenda forum internasional terdekat, kata Erik, adalah rencana kehadiran Prabowo di Forum Shangri-La, Singapura pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024 mendatang.

“Dia akan bertemu dengan para pemimpin dan militer Barat di sana. Info yang saya dapat salah satunya panglima Inggris,” ucap Erik.

BenarNews telah menghubungi Humas Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumantha untuk meminta konfirmasi soal rencana kunjungan Prabowo ke Biden dan kehadirannya di Forum Shangri-La, namun tidak memperoleh balasan.

Tahun lalu, Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan di Forum Shangr-La menuai kontroversi karena mengusulkan pembentukan zona demiliterisasi di Ukraina dan memberi kesempatan bagi warganya untuk menentukan nasibnya melalui referendum PBB.

Ukraina, yang negaranya diinvasi militer oleh Rusia sejak Februari 2022, langsung menolak usulan Prabowo tersebut dan menyebutnya sebagai kebijakan aneh.

Muradi, guru besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, mengatakan Prabowo harus membuat strategi terukur dan tidak normatif jika Indonesia ingin dipandang kekuatan global, khususnya dalam konflik Laut China Selatan.

Misalkan, kata dia, menjadikan Kabupaten Natuna sebagai provinsi tersendiri demi penguatan kedaulatan maritim Indonesia sebagai benteng militer kita di laut China Selatan.

“Jadi kalau ingin dipandang negara-negara lain, kita tidak bisa main-main,” ujar Muradi kepada BenarNews.

Tahun lalu, China merilis peta baru 10 garis-putus-putus yang menunjukkan ekspansif Beijing atas sebagian besar Laut China Selatan, termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.