ASEAN Gelar Pertemuan Virtual Bahas Situasi Myanmar

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dijadwalkan hadir dalam pertemuan luar biasa para menteri luar negeri anggota Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN) secara virtual pada Selasa untuk membahas langkah bersama yang bisa dilakukan kawasan untuk Myanmar, kata juru bicara Kementerian pada Senin (1/3). 

Pertemuan itu akan dilaksanakan setelah 18 orang tewas hari Minggu dalam kekerasan di beberapa kota di Myanmar yang terjadi saat demonstrasi menentang kudeta militer awal bulan lalu. 

“Menlu RI akan mengikuti pertemuan tersebut secara virtual,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Teuku Faizasyah kepada BenarNews. 

Pertemuan bakal digelar pukul 15.00 WIB dan dipimpin Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN 2021, lanjutnya. 

Faizasyah tidak bisa mengungkapkan materi pembahasan yang akan disampaikan Indonesia dalam pertemuan tersebut. “Kalau dari sisi Indonesia, kita mempersiapkan diri untuk ikut dalam pertemuan ASEAN itu. Kita melakukan persiapan dengan seksama,” katanya. 

Dalam pertemuan tersebut, para diplomat ASEAN juga akan mendengarkan penjelasan dari perwakilan pejabat militer Myanmar terkait konflik politik yang terjadi di negara itu, sebut Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di hadapan Parlemen Singapura. 

Balakrishnan di Singapura mengatakan berharap para menlu ASEAN dapat memainkan peran konstruktif untuk memfasilitasi maupun membantu mengembalikan stabilitas politik di Myanmar dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip konsensus dan non-campur tangan dalam dialog tersebut. 

“Kami percaya pada keterlibatan dan dialog dengan itikad baik dengan semua pemangku kepentingan terkait,” kata Balakrishnan dikutip dari Reuters. 

“Pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN akan diadakan melalui konferensi video besok dan kami akan mendengarkan perwakilan dari otoritas militer Myanmar,” tambahnya.

Pertemuan digelar di tengah situasi yang semakin memanas di Myanmar. Pada Senin, pemimpin de facto dan pemenang pemilihan umum pada November tahun lalu, Aung San Suu Kyi, muncul untuk pertama kalinya di persidangan virtual setelah tepat satu bulan ditahan dan pengumuman kudeta oleh militer Myanmar. 

Kuasa hukum Suu Kyi, Khin Maung Zaw kepada AFP mengatakan bahwa pemimpin sipil yang digulingkan itu mendapat dakwaan baru yakni melanggar undang-undang komunikasi serta menghasut keresahan publik. Sebelumnya Suu Kyi dituduh memiliki walkie-talkie yang tidak terdaftar dan melanggar protokol kesehatan COVID-19. 

“Kami tidak bisa memastikan berapa banyak lagi kasus yang akan dihadapi Daw Aung San Suu Kyi dalam periode ini,” kata Khing, “apa pun bisa terjadi di negara ini, saat ini.” 

Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint juga turut ditahan militer dan didakwa menghasut publik dan melanggar aturan pembatasan mobilitas dalam pencegahan penyebaran COVID-19. 

Menteri Luar Negeri Singapura menambahkan, rekonsiliasi nasional dan proses transisi demokrasi di Myanmar akan sulit tercapai jika semua pihak-pihak yang terlibat, termasuk mereka yang ditahan, tidak duduk bersama dan berdialog. 

“Kami yakin ini hanya bisa dimulai jika Presiden Win Myint, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi, dan tahanan politik lainnya segera dibebaskan," kata Balakrishnan kepada parlemen.

Rabu pekan lalu, Menlu Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan perwakilan militer Myanmar untuk urusan luar negeri, Wunna Maung Lwin di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, Thailand. 

Dalam pertemuan yang turut didampingi Menlu Thailand Don Pramudwinai itu, Retno mendesak pemimpin militer Myanmar untuk mendengar suara rakyat dan meminta semua pihak menahan diri dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk dialog, rekonsiliasi dan membangun kepercayaan. 

Retno mengatakan dia juga mengadakan diskusi "intensif" dengan Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw, atau CRPH, parlemen bayangan yang dibentuk oleh anggota parlemen Burma yang dipilih dalam pemungutan suara November 2020 yang diklaim oleh junta penuh kecuarangan.

Pertemuan itu menjadi yang pertama antara pejabat tinggi negara asing dengan militer Myanmar sejak kudeta. 

Kalangan aktivis hak asasi manusia (HAM) mengkritik sikap ASEAN yang belum memberikan aksi konkret terhadap situasi di Myanmar. 

“Cukup memalukan tampaknya karena Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN  masih belum juga mengkoordinasikan respons terhadap pelanggaran Piagam ASEAN yang dilakukan oleh militer di Myanmar ini,” kata anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago yang juga Ketua Parlemen ASEAN untuk HAM, pekan lalu. 

Kerusuhan

Pada Minggu, demonstrasi massa berujung kerusuhan hingga menewaskan 18 orang dan melukai sedikitnya 30 lainnya, sebut Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR). 

Aparat diduga menggunakan kekuatan berlebih, termasuk penyemprotan gas air mata dan granat setrum, untuk menghadapi massa yang tak bersenjata di sedikitnya empat kota di Myanmar, yakni Yangon, Mandalay, Bago dan Dawei, tulis laporan OHCHR di situs mereka.

Ratusan orang juga ditangkap dan dibawa ke Penjara Insein di Yangon, lokasi yang menjadi tempat para juru kampanye demokrasi terkemuka di Myanmar menjalani hukuman penjara pada era kediktatoran sebelumnya.

The Assistance Association for Political Prisoners, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Thailand, mencatat sudah lebih dari 1.100 orang ditangkap, didakwa, dan dijatuhi hukuman sejak militer mengumumkan situasi darurat sebulan lalu. 

"Rakyat Myanmar memiliki hak untuk berkumpul secara damai dan menuntut pemulihan demokrasi," kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, pada Minggu.

"Hak-hak fundamental ini harus dihormati oleh militer dan polisi, tidak bertemu dengan kekerasan dan penindasan berdarah."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras kejadian tersebut dan mendesak masyarakat internasional berkumpul serta mengirimkan sinyal tegas kepada militer bahwa mereka harus menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan saat pemilu dan menghentikan penindasan.

Indonesia turut menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Myanmar dan meminta aparat menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh dan kondisi memburuk, tulis Kementerian Luar Negeri pada Minggu sore, seraya menyampaikan ucapan duka cita dan belasungkawa kepada korban dan keluarganya.

Negara-negara ASEAN lainnya juga ikut mengecam kekerasan tersebut.

“Kami mendorong otoritas Myanmar untuk menegakkan dan menghormati institusi dan proses demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin Hussein dalam sebuah pernyataan.

“Semua pihak terkait harus menahan diri sepenuhnya dari penggunaan kekerasan yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota masyarakat dan semakin meningkatkan situasi di negara ini,” ujarnya setelah berbicara dengan mitranya dari Brunei, Erywan Yusof, di Bandar Sri Begawan.

Sementara itu, Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi tambahan kepada mereka yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. 

“Kami akan berkoordinasi dengan sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas kekerasan ini,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengutuk tragedi yang disebutnya “kekerasan mengerikan” oleh aparat keamanan Myanmar kepada para pengunjuk rasa. 

“Kami berdiri teguh bersama orang-orang pemberani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka,” kata Blinken melalui akun Twitter-nya. 

Kecaman juga datang dari Uni Eropa.

“Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Uni Eropa kembali menyampaikan kecaman atas kudeta dan penindasan kekerasan militer kepada warga Myanmar, serta menekankan bahwa Uni Eropa mendukung upaya negara-negara ASEAN untuk meredakan situasi dan memfasilitasi dialog,” tulis pernyataan resmi kelompok 27 negara di Eropa tersebut, Senin.

Dalam pembicaraan antara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dengan Menlu Retno melalui sambungan telepon, Borell menyampaikan tanggapan Uni Eropa terhadap situasi terkini di Myanmar, meliputi pemberian sanksi kepada militer berupa pembekuan akses keuangan, sambil juga menekankan dukungan Uni Eropa kepada rakyat dengan tidak menjatuhkan sanksi yang akan memperburuk situasi individu di sana.

Borell juga menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan seperti pertemuan para menlu ASEAN esok dalam mendesak militer Myanmar mengakhiri kekerasan serta membuka akses kepada Utusan Khusus PBB di lapangan agar ikut terlibat dalam dialog. 

Myanmar Service pada Radio Free Asia, yang berafiliasi dengan BenarNews, dan Muzliza Mustafa di Kuala Lumpur turut berkontribusi dalam laporan ini.