Pengamat: ASEAN Perlu Beri Batasan Waktu Bagi Junta Myanmar Laksanakan Konsensus

ASEAN perlu menetapkan batas waktu untuk implementasi consensus yang telah disepakati akhir pekan lalu dalam KTT membahas masalah Myanmar, demikian kata para analis, di tengah jatuhnya lagi seorang warga sipil yang ditembak mati di negara itu, Senin, meskipun pertemuan itu menyerukan diakhirinya segera kekerasan.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu akan merasa sangat sulit untuk memastikan bahwa militer Myanmar, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada 1 Februari, akan mengikuti pernyataan pimpinannya Min Aung Hlaing bahwa ia akan mengakhiri kekerasan, di antara kesepakatan lainnya, demikian menurut para analis.

Pada Senin, hanya dua hari setelah kesepakatan ASEAN, pasukan keamanan Myanmar telah menembak mati seorang pria di kota Mandalay, kata Reuters, mengutip media lokal.

Meskipun junta Burma setuju untuk mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, tidak ada batas waktu yang disebutkan di KTT untuk melaksanakan janji itu, kata Azmi Hassan, seorang analis politik Malaysia. Militer Myanmar dan pasukan keamanan di negara itu telah membunuh ratusan pengunjuk rasa pro-demokrasi sejak kudeta militer 1 Februari.

“Tak heran jika masyarakat, LSM dan aktivis yang memperjuangkan rakyat Myanmar kesal dengan ASEAN dalam kasus ini. Tidak ada batas waktu, tidak ada upaya untuk menekan pimpinan junta untuk menindaklanjuti janji mereka,” kata Hassan kepada BenarNews, Senin.

“Saya cukup kecewa dengan hasilnya karena ASEAN memiliki kesempatan untuk mengedepankan batas waktu yang lebih konkret tetapi sekali lagi tidak ada hasil. Jika KTT di Jakarta ini tidak diadakan,tidak akan ada bedanya juga.”

ASEAN harus bertindak cepat dan menetapkan batas waktu bagi kepala junta Myanmar "untuk mengakhiri kekerasan, atau siap untuk meminta pertanggungjawabannya," kata anggota parlemen Malaysia Charles Santiago.

“Saya khawatir bahwa tidak memberikan waktu spesifik pada Utusan Khusus akan memberikan kesempatan baru bagi jenderal itu untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan, dan menyelesaikan pekerjaan yang dia mulai,” kata Santiago, yang merupakan ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), pada konferensi pers pada hari Minggu, menurut akun Twitter kelompok tersebut.

“Seberapa serius ASEAN dalam menanggapi krisis Myanmar bergantung pada mereka yang meminta pertanggungjawaban Min Aung Hlaing, memastikan dia tidak menganggap mereka sebagai tumpangan, dan memenuhi poin yang disepakati.”

Dialog 'milik Myanmar dan dipimpin Myanmar'

"Konsensus Lima Poin" dari ASEAN tentang Myanmar menyerukan diakhirinya segera kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak dan mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ASEAN. Para pemimpin juga menyepakati pemberian bantuan kemanusiaan terkoordinasi ASEAN dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Konsensus tersebut tidak termasuk pembebasan tahanan politik seperti yang dituntut oleh presiden Indonesia - negara terbesar di ASEAN - dan Perdana Menteri Malaysia dalam pidatonya pada KTT hari Sabtu.

Faktanya, Reuters telah melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa ketentuan untuk membebaskan tahanan politik telah dimasukkan dalam draf konsensus sehari sebelum pertemuan.

Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pada hari Minggu bahwa setiap dialog konstruktif harus melibatkan mereka yang ditahan oleh militer Myanmar, The Jakarta Post melaporkan.

“Idealnya, jika kita memiliki dialog, itu harus dialog inklusif yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar,” katanya dalam sebuah wawancara, menurut laporan Senin di The Jakarta Post.

Para pemimpin bertemu "sebagai satu keluarga" dan setuju bahwa ketua ASEAN tahun ini Brunei menunjuk utusan khusus untuk Myanmar, yang akan dibantu oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dalam menengahi dialog antara semua pihak di Myanmar, kata Marsudi.

Hingga Senin, militer Myanmar telah menahan 3.371 orang, termasuk pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik yang berbasis di Bangkok.

'Langkah yang sangat lambat'

Sulit untuk memastikan bahwa junta Myanmar melaksanakan apa yang telah disepakati bahkan dalam dokumen konsensus, kata beberapa analis.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengakui bahwa Myanmar mungkin tidak melaksanakan poin-poin yang disepakati pada pertemuan ASEAN.

“Saya yakin dalam menerapkan ini, jalannya masih panjang karena berjanji akan menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik – adalah satu hal, namun melakukannya adalah hal yang lain," kata Lee kepada wartawan setelah pertemuan ASEAN pada hari Sabtu, yang dia hadiri, lapor ChannelNews Asia.

“Dan untuk melakukan diskusi inklusif untuk mencapai resolusi politik bahkan lebih sulit lagi, tapi setidaknya ada beberapa langkah ke depan yang bisa kita ambil.”

Serupa dengan itu, Aaron Connelly, seorang peneliti dari Institut Internasional untuk Kajian Strategis yang berbasis di Singapura, setuju resolusi untuk krisis di Myanmar akan memakan waktu, tetapi KTT itu adalah langkah pertama yang baik.

“Ini semua akan terjadi dengan kecepatan yang sangat lambat, terutama bagi masyarakat Myanmar, jika itu terjadi sama sekali. Tapi akan menjadi kesalahan untuk mengabaikan pembukaan seperti ini begitu saja, mengingat pilihan lain yang terbatas. ”

Yuyun Wahyuningrum, perwakilan Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan menyambut baik hasil pertemuan ASEAN, tetapi kerja keras dimulai sekarang.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan kepatuhan ASEAN dan Myanmar dalam menghormati komitmen mereka,” kata Yuyun kepada BenarNews.

‘Melibatkan NUG’

ASEAN juga perlu segera bertemu dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintah sipil paralel Myanmar yang baru-baru ini diluncurkan, kata aktivis hak asasi Myanmar             serta analis regional.

Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengecam ASEAN karena tidak mengundang perwakilan NUG ke KTT.

"Tidak hanya perwakilan rakyat Myanmar yang tidak diundang ke pertemuan di Jakarta, tetapi mereka juga tidak dilibatkan dalam konsensus yang dikeluarkan ASEAN " katanya dalam sebuah pernyataan.

Melibatkan NUG adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis Myanmar dengan cara yang bermanfaat bagi rakyatnya, kata Hunter Marston, dari Forum Pasifik, sebuah lembaga penelitian kebijakan luar negeri.

"Jika ASEAN menginginkan resolusi yang tulus untuk krisis tersebut, perhimpunan ini perlu mencalonkan dan mengirim utusan khusus untuk melibatkan NUG dan bersikeras agar dialog nyata bergerak maju," kata Marston di Twitter.

Aktivis pro-demokrasi Burma Khin Ohmar mengatakan ASEAN telah menyia-nyiakan kesempatan seperti KTT, karena tidak menjangkau pemangku kepentingan utama seperti NUG.

“Tanpa kesepakatan [pemangku kepentingan] mereka, tidak ada konsensus. Pertemuan ini bisa menjadi momen bersejarah, tidak hanya bagi masyarakat Myanmar, tapi juga bagi masyarakat ASEAN… tapi itu tidak terjadi, ”ujarnya pada konferensi pers APHR.

“Tapi masih ada waktu untuk mengubah wacana.”