AS Sebut “Protokol Keamanan” Alasan Sempat Tolak Kunjungan Panglima TNI

Walaupun terima permintaan maaf AS, Indonesia tetap tuntut klarifikasi atas kasus tersebut.
Roni Toldanes dan Arie Firdaus
2017.10.23
Washington dan Jakarta
171023_ID_MilitaryChief_1000.jpg Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (tengah) mendampingi Presiden Joko Widodo ketika berjalan menuju lokasi peringatan HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, 5 Oktober 2017.
Dok. Biro Pers Istana

Diperbarui pada Selasa, 24 Oktober 2017, 19:28 WIB

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS) mengatakan pada hari Senin, 23 October 2017, bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat ditolak terbang ke Amerika Sabtu lalu karena alasan "protokol keamanan," namun setelah masalah tersebut terselesaikan, Gatot Nurmantyo telah dirujuk kembali ke penerbangan yang lain untuk berangkat ke AS.

Pejabat di Washington tidak memberikan alasan lebih lanjut walaupun Indonesia meminta klarifikasi penyebab pimpinan TNI tersebut ditolak ke Amerika meski telah mendapatkan undangan resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika, Jenderal Joseph Dunford Jr., untuk menghadiri konferensi mengenai Penanggulangan Kelompok Ekstrimis, di Washington pada 23-24 Oktober 2017.

Dalam pernyatan DHS yang diemail ke BeritaBenar di Washington, Senin, dikatakan Kedutaan Besar AS di Jakarta telah menginformasikan ke Mabes TNI bahwa “karena alasan protokal keamanan ketika Gatot tiba di bandara kemungkinan dia akan ditunda dari memasuki pesawat.”

Pernyataan itu tidak menjelaskan lebih lanjut detil dari “protokol keamanan” tetapi menekankan pada dedikasi AS untuk “memastikan bahwa semua orang yang bepergian ke AS telah dicek dan diperiksa dengan baik”.

"Masalah dengan persetujuan penerbangannya cepat terselesaikan," demikian pernyataan tersebut, "penumpang tersebut dimasukkan pada penerbangan lain dan bisa naik ke pesawat. Dia memilih untuk tidak berangkat."

Pernyataan tersebut juga menyampaikan permohonan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami Gatot dan istri karena permasalahan tersebut dan “komitmen AS untuk Kemitraan Strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi kedua negara dan upaya untuk memperdalam hubungan tersebut."

Tuntut klarifikasi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Senin pagi, telah memanggil Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee, guna meminta penjelasan insiden yang menimpa Gatot, mewakili Duta Besar AS yang tidak berada di tempat saat itu.

Hanya saja, Erin tak memerinci lebih lanjut musabab penolakan imigrasi terhadap Gatot.

"Kami juga tengah berupaya untuk memfasilitasi komunikasi antara Jenderal Dunford dan Jenderal Gatot," kata Erin kepada wartawan usai bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung Kementerian Luar Negeri.

Erin menambahkan, Pemerintah Amerika sangat menyesalkan insiden yang menimpa Gatot dan berharap tak terulang di masa mendatang.

"Kami meminta maaf. Saya tadi juga kembali meminta maaf kepada Menteri Retno," tambah Erin.

Retno mengaku bisa menerima permintaan maaf yang disampaikan Erin, namun Retno mengatakan pemerintah Indonesia tetap menginginkan penjelasan atas insiden tersebut.

"Saya sampaikan bahwa, ‘Oke, saya terima penjelasan dari mereka'. Namun bagi kita ada dua hal yang berbeda. Satu adalah resolve larangannya itu yg sudah tidak ada lagi," kata Retno.

"Tetapi yang kedua kita sampaikan kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan, dan kenapa hal tersebut terjadi."

Begitu pula pernyataan Mabes TNI yang menginginkan penjelasan terkait penolakan Gatot.

"Kami masih menunggu (penjelasan)," kata juru bicara TNI Mayor Jenderal Wuryanto saat dihubungi BeritaBenar.

Dalam keterangan pers, hari Minggu, Wuryanto mengatakan kabar penolakan Gatot disampaikan pihak Emirates, maskapai yang sejatinya bakal membawa Gatot ke AS sesaat sebelum check-in, atas pemberitahuan US Custom and Border Protection.

Atas pemberitahuan itu, Gatot dan rombongan kemudian mengurungkan perjalanan ke AS.

Sebelumnya Gatot pernah mengunjungi AS pada Februari 2016 tanpa masalah.

Sementara itu Menteri Pertahanan AS James Mattis juga telah meminta maaf kepada Indonesia dan menjamin tidak akan ada pengulangan insiden serupa.

Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Filipina, Senin, saat keduanya dijadualkan menghadiri KTT Menteri Pertahanan ASEAN, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen. Jenderal Totok Sugiharto, seperti dikutip di The Jakarta Post.

“Pelecehan”

Sejumlah pengamat melihat insiden ini sebagai bentuk pelecehan atas Indonesia.

"Itu memalukan. Merusak etika hubungan antarnegara," kata pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah kepada BeritaBenar.

"Apalagi disampaikan pihak maskapai, bukan otoritas AS."

"Bagaimana bisa pejabat resmi yang mendapat undangan resmi ditolak untuk bisa datang?" kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya.

"Pemerintah Indonesia harus melakukan protes keras atas insiden ini. Namun publik harus sabar dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan langkah menjaga kehormatan negara,” tambahnya.

Terkait kemungkinan alasan penolakan Jenderal Gatot, Rezasyah hanya memberi jawaban singkat, "Mungkin ada sedikit kekeliruan teknis."

Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis Almasyhari, meminta alasan penolakan dibuka dengan terang-benderang.

"Kalau memang tidak bisa masuk, kenapa diundang? Dibatalkan di detik-detik akhir pula," kata politikus PKS tersebut kepada BeritaBenar.

"Itu sama sekali tidak etis."

Spanduk protes

Insiden penolakan terhadap Gatot mulai memantik kecaman terhadap Amerika, lewat spanduk-spanduk yang bermunculan di beberapa tempat di Jakarta seperti di Jalan Kemang Selatan di Mampang Prapatan dan jembatan penyeberangan Dukuh Atas pada Senin pagi.

Spanduk di Kemang bertuliskan "Pulangkan Warga Amerika dari Indonesia", sedangkan spanduk di Dukuh Atas berisi "Usir Dubes Amerika dari Bumi Pertiwi".

Tapi Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Hermawan mengatakan telah menertibkan spanduk-spanduk itu dan pihaknya akan bersiaga mengantisipasi kemunculan spanduk serupa di tempat lain.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.