Indonesia anggarkan Rp71 triliun untuk makan siang gratis pada 2025

Pemerintah pada Senin menyepakati alokasi anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, sebesar Rp71 triliun dalam rancangan APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berdasarkan hasil komunikasi dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk 8,29 juta siswa ini akan dilakukan secara bertahap.

“Presiden terpilih (Prabowo) telah mengatakan bahwa dirinya setuju pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap dan telah disepakati untuk tahun pertama anggaran dimulai dengan alokasi yang diberikan adalah Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Senin (24/6).

Menteri Sri mengatakan bahwa pemerintah merancang defisit APBN 2025 pada 2,45% hingga 2,8%, atau naik dari defisit 2024 yang diperkirakan mencapai 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri menambahkan anggaran makan bergizi gratis tersebut sudah termasuk dalam postur defisit fiskal di RAPBN 2025 yang berada di kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

“Jadi angka Rp71 triliun ini bukan merupakan on top di atas (defisit) itu tapi sudah berada di dalamnya dan nanti akan disusun saat kita membuat RUU APBN 2025,” kata dia

Detail skema program, dari total anggaran sampai kementerian pelaksananya belum dimatangkan dan akan diatur lebih lanjut. “Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail program makan bergizi gratis akan dijelaskan secara terpisah,” kata Sri.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan finalisasi skema pelaksanaan program makan siang gratis, dan dipastikan tidak akan menambah beban APBN karena dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

"Kami berkomitmen melakukan program unggulan pak Prabowo secara bertahap, tetapi juga dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai 100% secepat mungkin, dengan prinsip postur fiskal menjadi utama," kata Thomas.

Menurut Thomas, pihaknya mengikuti target defisit yang sudah ditetapkan pemerintah dan DPR sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR dalam RAPBN 2025.

"Intinya kami berkomitmen mengenai target-target yang akan direncanakan pemerintah kini dan telah disepakati oleh DPR nanti," ujar Thomas. 

Yenti Nurhidayat, pendiri Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, menilai program makan siang bergizi gratis ini akan mengambil porsi utang dalam negeri yang akan dicarikan oleh negara, seperti dana Tapera, dan bisa dialihkan ke investasi surat utang negara atau investasi lainnya. 

“Ini sih hanya gimmick politik saja yang harus diwujudkan kelak jika calon tersebut menang. Mau bagaimana pun program ini berhasil menaikkan elektabilitas dia sampai menang jadi ya harus diwujudkan” kata dia kepada BenarNews.

Menurut Yenti, program makan siang bergizi gratis itu tidaklah diperlukan karena belum mendesak direalisasikan.

“Lebih baik digunakan untuk mendukung sektor yang mendukung kenaikan pendapatan masyarakat sehingga membawa dampak positif dalam penyediaan kebutuhan pangan bergizi. Artinya, keluarga mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anaknya,” ujar dia.

Yenti mengatakan bahwa pemerintah Indonesia pasti mempunyai dana, tapi banyak di antaranya salah kelola. “Jadi yang selalu mereka inginkan itu ketika menciptakan proyek ambisius itu, siapa mendapat apa sudah jelas, dalam rantai penyediaan sudah jelas,” kata dia.  

“Beban hutang kita itu sudah tinggi banget. Ini tidak akan jalan kalau dipaksakan sesuai target,” kata Yenti.

Direktur Digital Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda mengatakan pemerintah sebenarnya tidak punya cukup anggaran untuk program makan bergizi gratis karena ini sangat tidak rasional.

“Ketika defisit anggaran dipaksakan 100% maka akan menjadi lebih dari 3% anggaran yang terjadi impeachment ke Presiden terpilih karena tidak mungkin dilakukan,” kata dia kepada BenarNews.

Menurut dia, dengan anggaran Rp71 triliun tersebut, jumlah cakupan target diperkirakan akan berkurang.

“Mungkin cakupan tidak 100% menyasar target tapi ya mungkin hanya 10% saja paling pilot project-nya. Mencapai 10 juta jiwa saja sudah bagus sekali ya,” kata dia.

“Bisa juga anggaran per pax (orang) tambah tapi jumlah penerima berkurang, tidak mungkin 83 juta siswa dipenuhi semua,” kata dia seraya menambahkan budget makanan bergizi paling tidak mencapai Rp30.000 per orang.