Protes atas penghinaan Nabi Muhammad, gubernur Aceh tolak kehadiran Dubes India

MUI mengajak masyarakat internasional untuk mendorong dialog antar agama dan peradaban.
Uzair Thamrin dan Dandy Koswaraputra
2022.06.09
Banda Aceh dan Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Protes atas penghinaan Nabi Muhammad, gubernur Aceh tolak kehadiran Dubes India Sejumlah warga berunjuk rasa menuntut ditangkapnya mantan juru bicara Partai Bharatiya Janata, Nupur Sharma, atas pernyataannya tentang Nabi Muhammad, di Ahmedabad, India, 8 Juni 2022.
AFP

Gubernur Aceh Nova Iriansyah menghentikan kegiatan Duta Besar India untuk Indonesia di wilayahnya sebagai bentuk protes atas dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad oleh dua politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, kata pejabat setempat, Kamis (9/6).

Duta Besar Manoj Kumar Bharti sempat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Aceh-India Business Forum pada Rabu dan menyebutkan Aceh memiliki posisi yang sangat spesial. “Pulau kita tidak terlalu jauh, jika menggunakan speedboat hanya membutuhkan waktu 2 jam perjalanan.”

Namun Gubernur Nova menelepon penyelenggara untuk meminta Bharti menghentikan kegiatannya, sehingga duta besar itu meninggalkan pertemuan lebih cepat, demikian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Marthunis Muhammad

Marthunis mengungkapkan pada bahwa pejabat pemerintah provinsi memperingatkan langsung Bharti agar tidak melanjutkan acaranya di Aceh. Bharti kembali ke Jakarta Kamis pagi, padahal dia dijadwalkan pulang Jumat.

“Beliau (Dubes Bharti) memahami dan memaklumi. Acara selanjutnya dipersingkat, namun kegiatan business matching antara pelaku bisnis India dan Aceh tetap berlangsung tanpa kehadiran Pak Dubes,” kata Marthunis kepada BenarNews, Kamis.

“India sedang mempertimbangkan melakukan hubungan bisnis langsung antara Pulau Andaman dan Nicobar dengan Aceh khususnya dalam pariwisata,” kata Marthunis.

Bharti juga dijadwalkan memberi kuliah umum di Universitas Syiah Kuala pada Kamis, namun acara itu dibatalkan oleh pihak kampus, kata pejabat universitas.

Kecaman terhadap pemerintah India terus berlangsung sejak Nupur Sharma, juru bicara dari BJP – partai dari Perdana Menteri India Narendra Modi, diduga membuat pernyataan yang menghina Nabi Muhammad dalam debat televisi pekan lalu. Kepala media partai, Naveen Jindal, juga memposting tweet tentang Muhammad, yang kemudian dia hapus.

Pernyataan dari kedua tokoh yang telah ditangguhkan keanggotaanya dari partai berkuasa di India itu memicu kemarahan warga Muslim di India dan protes belasan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil Bharti pada Selasa untuk meminta penjelasan dan menyampaikan protes keras atas pernyataan politisi di negaranya tersebut.

“Indonesia mengutuk keras pernyataan yang merendahkan Nabi Muhammd,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah kepada BenarNews.

Ulama Indonesia menyesalkan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang telah memanggil Dubes India untuk menyampaikan protes atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan lembaganya berpandangan bahwa tindakan tersebut berlawanan dengan semangat untuk menciptakan harmoni antar agama, dan berlawanan dengan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia.

“MUI mengharapkan Partai BJP meningkatkan upaya moderasi kepada para pimpinan dan anggotanya sehingga penghinaan kepada Islam dan agama lain tak terjadi lagi,” kata Sudarnoto kepada BenarNews, Kamis.

Dia mengajak masyarakat internasional untuk menghormati Resolusi PBB tentang memerangi Islamophobia dan mendorong untuk ditingkatkannya dialog antar agama maupun dialog antar peradaban untuk meningkatkan saling pemahaman, saling menghormati dan saling bertoleransi.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk. Faisal Ali menyatakan bahwa organisasinya menyesali dan mengutuk pernyataan dua politisi dari partai berkuasa India tersebut.

Menurut dia, sangat tepat apabila negara-negara Muslim memberikan tekanan kepada pemerintah India agar mereka perlu berhati-hati dan tidak melakukan diskriminasi.

“Makanya hal-hal yang sifatnya politis jangan sampai merusak toleransi yang sudah terbangun di dunia modern ini,” kata Faisal kepada BenarNews.

India perketat keamanan

Di India, BJP menskor Sharma dan memecat Jindal karena komentar mereka, Reuters melaporkan

Untuk menenangkan negara-negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim, para diplomat India mengatakan pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap pemerintah dan hanya pandangan oknum.

India telah memperketat keamanan publik setelah beredarnya surat peringatan serangan militan Islam untuk membalas pernyataan tentang Nabi Muhammad, kata Reuters.

Beberapa media India membagikan surat peringatan yang berisi ancaman untuk melakukan bom bunuh diri di negara bagian India untuk mempertahankan “kehormatan Nabi”.

Seorang pejabat kementerian dalam negeri federal India mengatakan badan intelijen sedang memeriksa keaslian ancaman yang dikaitkan dengan al-Qaida di India (AQIS) tersebut.

"Kami juga telah memerintahkan polisi negara bagian untuk memastikan pertemuan publik atau protes tidak diperbolehkan karena bisa menjadi sasaran kelompok militan," kata seorang pejabat senior kementerian dalam negeri di New Delhi, seperti dikutip Reuters.

Polisi di India utara menangkap seorang pemimpin pemuda BJP karena memposting komentar anti-Muslim di media sosial, bersama dengan 50 orang lainnya yang terlibat dalam kerusuhan sporadis di antara minoritas Muslim di beberapa bagian India pekan lalu.

Instruksi telah dikeluarkan kepada beberapa anggota senior BJP untuk "sangat berhati-hati" ketika berbicara tentang agama di platform publik.

Kemarahan negara-negara Islam

Tapi kejadian di dalam negeri India mendapatkan momentum baru setelah para pemimpin dari negara-negara Islam termasuk Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran dan Afghanistan menuntut permintaan maaf dari New Delhi dan memanggil diplomat untuk memprotes pernyataan dalam debat TV.

Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India dan pelecehan sistematis terhadap umat Islam, seperti dikutip di Reuters.

Muslim minoritas India telah merasakan lebih banyak tekanan dalam segala hal mulai dari kebebasan beribadah hingga jilbab di bawah pemerintahan BJP yang memicu kerusuhan antara Muslim dan Hindu pada 2019 dan 2020.

Kontroversi baru telah menjadi tantangan diplomatik bagi Modi yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat hubungan yang kuat dengan negara-negara Islam yang kaya energi, tulis Reuters.

Kelompok hak asasi Islam di India mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya para pemimpin asing yang berpengaruh berbicara menentang apa yang mereka sebut penghinaan yang dialami oleh komunitas minoritas.

"Suara kami akhirnya didengar, hanya para pemimpin dunia yang dapat mendorong pemerintah Modi dan partainya untuk mengubah sikap mereka terhadap Muslim," kata Ali Asghar Mohammed, yang mengelola organisasi hak sukarela untuk Muslim di ibu kota komersial India, Mumbai, seperti dikutip Reuters.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.