PT Freeport Indonesia Dinilai Lebih Buruk dari Setya Novanto

Di tengah ramainya pemberitaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport, masyarakat Papua ikut bersuara.

Banyak tuntutan untuk mencabut izin PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Papua seperti disampaikan seorang anggota DPR Papua dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, namun Gubernur Papua melihat hal itu tak mungkin karena akan berdampak pada hilangnya pekerjaan sekitar 7.700 warga Papua.

Laurens Kadepa, seorang anggota DPR Papua menilai PTFI berlaku sangat buruk bahkan lebih buruk dari Setya Novanto.

"Perusahaan ini dulu hampir bangkrut di Kuba. Kemudian dapat tambang emas di Papua hingga menjadi perusahaan emas terbesar di dunia. Tapi sejak dibuka di bumi Amungsa, PTFI tak pernah menghargai orang Papua,” tegasnya kepada BeritaBenar, Kamis.

“Dana satu persen yang mereka gembar-gemborkan itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang mereka keruk dari bumi Amungsa dan kerusakan yang mereka ciptakan. Setya Novanto memang buruk, tapi PTFI lebih buruk dari dia," tambahnya.

Menurut Kadepa, rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dan bos PTFI yang bikin Indonesia heboh membuktikan bahwa PTFI hanya mengakomodir kepentingan orang Jakarta tanpa mempedulikan orang Papua, pemilik tanah tempat mereka menjadi kaya.

Sejak beroperasi di Indonesia tahun 1967 dengan Kontrak Karya I, PTFI dituding mengeruk keuntungan yang besar, sementara penduduk asli Papua di sekitar tambang sangat miskin.

Namun juru bicara PTFI, Riza Pratama dalam beberapa kesempatan membantah PTFI tak memperhatikan penduduk Papua. Menurutnya, PTFI telah meningkatkan royalti tembaga, emas dan perak sejak tahun 2014.

Tuan di tanah orang lain

Pengamat PTFI yang juga seorang jurnalis, Dominggus Mampioper menyatakan PTFI berperilaku seperti tuan di atas tanah orang lain.

“Dari tahun 1960-an hingga kini, PTFI bersikap seperti tuan di atas tanah orang,” ujarnya.
Menurut dia, PTFI mewakili kekuatan asing di atas tanah Papua, dan Indonesia dianggap sebagai pengawal yang menjaga kepentingan asing di tanah Papua.

PTFI, menurut Mampioper, sama sekali tidak memperhitungkan Presiden Jokowi dalam memberikan janji-janjinya kepada rakyat Papua.

"PTFI selama ini diperkirakan memproduksi emas sebanyak 40.9 ton per tahun. Jika 1 gram emas harganya Rp.300 ribu, maka emas 40,9 ton ini bernilai Rp.12,3 triliun per tahun,” jelas Mampioper.

“1 persen dari penghasilan kotor produksi emas PTFI hanya senilai Rp.123 miliar. Ini baru dari produksi emas, belum lagi tembaga dan perak. Ini yang dipertahankan Freeport dan kekayaannya diperebutkan oleh mereka yang mengemis saham itu."

Menurut Mampioper, dari data perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini, kandungan emas di tambang DOZ (Deep Ore Zone), Deep MLZ, Big Gossan, Grasberg Bloc Cave, dan Kucing Liar diakui sebanyak 67 juta ounce atau sekitar 1.899 ton (1 ounce = 28,35 gram).

PTFI berencana menggarap tambang-tambang emas ini hingga 2042. Dengan harga Rp.300 ribu/gram, maka total Rp.569,7 triliun dari cadangan emas tersebut selama PTFI menggarap tambang emasnya di bumi Amungsa.

Banyak ingin dapat keuntungan

Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat menyatakan dana ratusan triliun yang dikeruk dari bumi Papua itu menjadi pangkal kisruh kontrak karya PTFI sehingga banyak orang berusaha mendapatkan keuntungan.

"Indonesia dan Amerika Serikat telah menunjukkan watak alamiah kolonialis dan imperialis. Freeport adalah alasan utama dari sandiwara pelaksanaan PEPERA 1969 yang secara jelas melanggar prinsip-prinsip hukum dan HAM internasional. Karena itulah, kami terus meminta PTFI berhenti dan angkat kaki dari tanah Papua," ujar Yeimo.

Orang asli Papua, menurut dia, tidak menginginkan kompromi untung rugi dari hasil “penjajahan dan perampokan ilegal” atas sumber daya alam milik Papua.

Dia menambahkan tidak ada satu pun peluang dan jaminan kehidupan yang baik di bawah PT Freeport dan Pemerintah Indonesia yang dirasakan rakyat Papua.

"Orang-orang yang ribut soal kontrak PT Freeport itu, baik orang Papua maupun Indonesia, sama saja. Tidak tahu malu. Bicara sesuatu yang bukan milik mereka," tegas Yeimo.

Siapkan lahan

Masyarakat adat Amungme, pemilik Bumi Amungsa telah menyiapkan lahan seluas 100 hektar untuk pembangunan smelter di kawasan Buruga, Kabupaten Mimika.

Menurut Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, lahan itu telah dilepaskan masyarakat adat kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Warga berharap dengan dibangun smelter di Papua maka secara ekonomi akan memberikan manfaat bagi mereka.

“Smelter secara ekonomi akan menguntungkan Papua. Penyerapan tenaga kerja akan banyak. Putra-putri asli Papua akan mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, Jhon Gobai.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta gonjang-ganjing PTFI yang terjadi di Jakarta tidak dipolitisir. Kepada BenarNews, dia mengingatkan Pemerintah Pusat untuk mengajak dan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dalam setiap pembicaraan terkait perpanjangan kontrak PTFI.

“Banyak orang tidak pernah tahu tentang Papua, tapi bicaranya pintar sekali. Lebih baik tidak usah berbicara. Kita tidak mau seperti orang di Jakarta yang bicara untuk kepentingan pribadi mereka saja,” ujar Enembe menanggapi kehebohan rekaman pembicaraan tentang Freeport.

Meski belum tahu apa langkah yang akan diambil Pemerintah Pusat, Enembe tetap optimis, cepat atau lambat kontrak Karya PTFI akan diperpanjang.

“Ditutup tidak mungkin. Akan berdampak sangat luas, ada 7.700 orang Papua yang kerja di situ,” demikian Gubernur Papua.