Polisi bongkar sindikat perdagangan orang, selamatkan 123 pekerja migran Indonesia

Polri mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya telah menangkap delapan orang komplotan perdagangan manusia yang mencoba menyelundupkan 123 pekerja migran ke Malaysia minggu ini.

Para pekerja migran tersebut diselamatkan polisi saat akan diselundupkan ke Malaysia di dalam dua kapal di Nunukan, Kalimantan Utara, pada Selasa dan Rabu, kata Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, kepala satuan tugas khusus penanggulangan perdagangan manusia.

Menurut Asep, para korban yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, sopir, pelaut dan pekerjaan lain di Malaysia.

Tetapi mereka tidak memiliki dokumen yang layak atau perlindungan yang diwajibkan oleh hukum Indonesia bagi para pekerja di luar negeri, kata Asep. “Beberapa dari mereka hanya memiliki KTP dan tidak memiliki paspor atau visa,” kata Asep, menambahkan bahwa petugas menyita 22 ponsel, 54 kartu identitas dan 45 paspor sebagai barang bukti dari tersangka dan korban.

Asep mengatakan polisi sedang mencari dua tersangka lagi yang diyakini berada di Malaysia. Para tersangka melanggar undang-undang tentang perdagangan manusia dan perlindungan pekerja migran, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Penangkapan tersebut terjadi di tengah maraknya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara yang melibatkan warga Indonesia yang terjebak dalam penipuan online.

Bulan lalu, 46 pekerja migran Indonesia berhasil kembali ke Tanah Air setelah terjebak di Myanmar dan Filipina dan dipaksa bekerja untuk perusahaan penipuan online.

Mereka termasuk di antara ratusan orang Indonesia yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara dengan memanfaatkan penjagaan perbatasan antar negara yang rapuh serta lemahnya penegakan hukum.

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dalam pertemuan mereka di Kuala Lumpur, Kamis.

“Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme bilateral khusus untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja Indonesia,” kata Jokowi.

Akhir bulan lalu, Jokowi memerintahkan tindakan keras terhadap sindikat perdagangan manusia setelah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan rata-rata dua warga negara meninggal setiap hari karena berbagai sebab selama tiga tahun terakhir dan sekitar 3.600 lainnya telah kembali ke rumah menderita depresi, hilang ingatan, atau cacat fisik setelah dikirim ke luar negeri secara ilegal.

Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengatakan telah menangani 94.000 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Timur Tengah dan Asia sejak tahun 2020, dan 90% dari mereka telah meninggalkan Indonesia melalui jalur gelap.

Indonesia adalah salah satu negara sumber pekerja migran terbesar di dunia, dengan perkiraan 9 juta warganya bekerja di luar negeri pada tahun 2017, menurut Bank Dunia. Namun hanya sekitar 4,7 juta yang terdaftar resmi oleh lembaga perlindungan tenaga kerja, artinya sisanya bisa dimanfaatkan oleh sindikat ilegal.

Sebagian besar buruh migran Indonesia adalah perempuan yang bekerja di sektor berupah rendah seperti pekerja rumah tangga dan manufaktur. Mereka pada umumnya pergi ke Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Hong Kong dan Taiwan.

"Libatkan pejabat negara"

Netty Prasetiyani, anggota DPR dari Komisi Tenaga Kerja dan Kesehatan, memuji polisi karena menghentikan TKI naik kapal feri ke Malaysia.

Dia mengatakan Nunukan adalah salah satu pintu gerbang utama bagi pekerja migran ilegal ke Malaysia, di mana mereka sering kali dikirim bekerja di perkebunan kelapa sawit atau sebagai pembantu rumah tangga tanpa dokumen atau perlindungan yang layak.

“TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) ini jaringan mafia dalam negeri yang bekerja sama dengan orang luar negeri. Perkebunan di Malaysia itu lebih suka pekerja migran non prosedural karena biayanya lebih murah daripada yang resmi,” kata Netty kepada BenarNews.

Dia mengatakan perdagangan manusia adalah jaringan kejahatan dalam dan luar negeri yang mengeksploitasi tingginya permintaan tenaga kerja murah di Malaysia dan keputusasaan banyak orang Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri meski berisiko.

Anis Hidayah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, juga memuji polisi yang telah menangkap beberapa tersangka yang terlibat dalam upaya perdagangan manusia. Namun dia mengatakan mereka tidak boleh berhenti pada pelaku tingkat pelaksana.

Dia mengatakan perdagangan manusia bukan hanya kejahatan yang dilakukan oleh perekrut jalanan, tetapi juga oleh aktor lain, termasuk perantara, aktor intelektual, dan pejabat negara.

“Ini yang harus diungkap oleh kepolisian, sesungguhnya siapa yang terlibat. Apakah dari aparat penegak hukum, apakah dari pemerintah yang menjadi bagian dari sindikat ini,” kata Anis.

“Ini penting untuk diungkap karena selama ini yang selalu dijadikan tersangka oleh kepolisian adalah pelaku lapangan sehingga ada imunitas kejahatan tanpa penghukuman,” kata dia.